Empat orang tersangka penyadapan Presiden, Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional kini berkembang ke dugaan tindak pidana makar. Polri telah meningkatkan penanganan perkara dugaan makar tersebut ke tahap penyidikan.
Penyidikan dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal access hingga pemusnahan alat bukti elektronik. Dalam kasus penyadapan tersebut, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan penyidikan dugaan makar masih terus berjalan. Hingga kini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut karena masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Suyudi kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Suyudi mengungkapkan penyidik juga tengah mendalami sejumlah barang bukti elektronik yang telah diamankan. Perangkat seperti telepon genggam atau gadget menjadi salah satu objek pemeriksaan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.
“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengungkapkan Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut perkara tersebut. Tim dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dan bertugas mengembangkan berbagai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal.
“Dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir seusai mendampingi Kapolri bertemu Menko Polkam Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11).
Isir menjelaskan dugaan makar tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus penyadapan ilegal, illegal access, serta dugaan pemusnahan alat bukti elektronik.
“Kalau yang tadi itu kaitan sama yang LSP yang awal, kaitan sama penyadapan, dugaan penyadapan, illegal access, dan pemusnahan alat bukti elektronik,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Kapolri menyampaikan bahwa pengguna akhir atau end user dalam dugaan penyadapan tersebut merupakan salah satu perwira tinggi Polri berinisial LSP.
Isir menyebut penyidik masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Seluruh dugaan keterlibatan pihak lain akan ditelusuri lebih lanjut.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” pungkasnya.