Pemkot Makassar Sulap Lontara+ Jadi Ekosistem Digital, OPD Tak Boleh Jalan Sendiri

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly saat memimpin dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Digitalisasi Pemerintah Kota Makassar. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mematangkan pengembangan ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi. Aplikasi Lontara+ yang selama ini menjadi platform pelayanan publik akan diperluas fungsinya menjadi pusat ekosistem digital seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan transformasi digital pemerintahan tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pengembangan aplikasi secara parsial. Seluruh sistem digital di setiap OPD harus terhubung dalam satu ekosistem.
Hal itu disampaikan Zulkifly dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Digitalisasi Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Sekda Makassar, Selasa (18/11/2026).
“Kita akan mengubah Lontara+ ini bukan hanya menjadi sebuah aplikasi lagi, tetapi lebih besar dari itu, yaitu menjadi sebuah ekosistem digital. Seluruh SKPD dan pemerintah kota harus menjalankan digitalisasi dalam satu naungan,” tegas Zulkifly.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkot Makassar akan mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang menangani pengelolaan ekosistem digital pemerintahan.
Zulkifly meminta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bagian Hukum berkolaborasi menyusun konsep kelembagaan, tugas, fungsi, hingga dasar hukum pembentukan UPT tersebut.

BACA JUGA:
3.072 Pasangan Bakal Adu Strategi di Makassar Domino Championship, Hadiah Rp500 Juta

Menurutnya, UPT harus memiliki kewenangan yang jelas untuk mengoordinasikan kebutuhan digitalisasi seluruh perangkat daerah, mulai dari pengembangan aplikasi, integrasi sistem, hingga pengamanan data.
“Ini harus dibuatkan tim. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena pembentukan UPT membutuhkan kajian organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta payung hukum yang jelas. UPT ini nantinya harus memiliki kewenangan untuk menyentuh seluruh SKPD dalam hal digitalisasi dan pengamanan data,” ujarnya.
Selain integrasi sistem, Zulkifly menekankan pentingnya keamanan informasi dalam transformasi digital. Semakin luas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk melindungi data masyarakat.
Dia mengingatkan agar pengelolaan data, terutama informasi perpajakan dan data pribadi masyarakat, tidak membuka celah kebocoran maupun penyalahgunaan informasi.
Karena itu, Pemkot Makassar juga akan mengkaji penerapan standar keamanan informasi, termasuk sertifikasi ISO 27001, sebagai bagian dari penguatan perlindungan data pemerintah daerah.
“Yang harus kita pikirkan bukan hanya operasional dan pelaksanaan aplikasinya, tetapi juga pengamanannya. Jangan sampai data masyarakat, termasuk data perpajakan, mengalami kebocoran. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah,” jelasnya.
Zulkifly juga meminta seluruh OPD menginventarisasi aplikasi yang telah berjalan maupun kebutuhan pengembangan sistem digital untuk tahun anggaran mendatang.
Setiap perangkat daerah diminta menyampaikan rencana pengembangan aplikasi, penambahan fitur, hingga pembaruan sistem kepada Diskominfo. Dengan begitu, seluruh program digitalisasi dapat dikoordinasikan secara terpusat.
“Kalau kita bicara proses digitalisasi, semuanya harus dikoordinasikan melalui Diskominfo. Identifikasi seluruh kebutuhan aplikasi, apa yang ingin dibuat dan fitur apa yang perlu diperbarui, kemudian dilaporkan. Jangan ada lagi yang membuat sistem sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Zulkifly turut menyoroti integrasi data antarlembaga dan perangkat daerah. Dia mengakui penerapan kebijakan Satu Data masih menghadapi kendala karena sejumlah instansi memiliki sistem masing-masing yang belum saling terhubung.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi Pemkot Makassar untuk menunda pembangunan tata kelola data yang terintegrasi.
“Memang selama ini kita menghadapi kendala dalam penerapan Satu Data karena masing-masing instansi memiliki sistem sendiri dan belum semuanya terhubung. Tetapi kita harus memberikan contoh. Pemerintah Kota Makassar harus mulai membangun sistem yang saling terkoneksi,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah optimalisasi fitur pelayanan dan pengaduan masyarakat dalam Lontara+. Zulkifly meminta kedua kanal tersebut dibedakan secara jelas karena memiliki mekanisme dan standar penanganan yang berbeda.
Dia mencontohkan permohonan penebangan pohon yang harus masuk kategori pelayanan publik. Sebab, permohonan tersebut memiliki persyaratan dan prosedur tertentu, mulai dari pengajuan surat hingga kejelasan lokasi.
Sementara itu, pengaduan merupakan laporan masyarakat mengenai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah, seperti saluran drainase tersumbat atau fasilitas umum yang rusak.
“Harus dipandu dengan baik mana yang disebut pengaduan dan mana yang merupakan pelayanan. Kalau masyarakat ingin mengajukan permohonan penebangan pohon, itu masuk kategori pelayanan karena ada standar dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan pengaduan adalah laporan, kritik, saran, atau keluhan masyarakat terhadap suatu persoalan,” paparnya.
Zulkifly berharap pengembangan Lontara+ dan pembentukan ekosistem digital dapat menjadi fondasi transformasi birokrasi yang lebih terintegrasi. Penguatan koordinasi lintas OPD, integrasi data, pembenahan standar pelayanan, serta perlindungan informasi menjadi sejumlah aspek yang diprioritaskan.
Dengan demikian, digitalisasi pemerintahan diharapkan tidak sekadar menghasilkan banyak aplikasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses masyarakat.