Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyampaikan pandangan strategis dalam Shimadzu 10th Global Pharma Summit 2026 di Singapura, Jumat (20/11/2026). Di hadapan para pemimpin industri farmasi dan regulator internasional, Taruna memaparkan visi penguatan regulasi, transformasi teknologi, dan kolaborasi global untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan strategis farmasi dunia.
Dari Singapura, Kepala BPOM Taruna Ikrar membawa visi besar tentang masa depan industri farmasi Indonesia. Berbekal pengakuan internasional WHO, transformasi digital berbasis kecerdasan buatan, penguatan laboratorium, dan diplomasi regulasi ASEAN, Indonesia mulai membangun jalan menuju kekuatan farmasi yang diperhitungkan dunia.
menitindonesia, SINGAPURA — Ada ambisi besar yang sedang dibangun Indonesia di tengah persaingan industri farmasi global. Negeri dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa ini tidak ingin terus-menerus dikenal hanya sebagai pasar potensial bagi produk kesehatan dunia. Indonesia ingin mengambil posisi lebih strategis dalam ekosistem farmasi internasional.
Gagasan itu dibawa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., ketika tampil dalam forum Shimadzu 10th Global Pharma Summit 2026 di The Ritz-Carlton Millenia, Singapura, Jumat (20/11/2026).
Di hadapan para pemimpin industri farmasi dan regulator internasional, Taruna menyampaikan perspektif tentang masa depan industri farmasi Indonesia. Bukan hanya mengenai pengawasan obat dan makanan, tetapi juga bagaimana regulasi, teknologi, riset, dan kolaborasi internasional dapat menjadi fondasi kekuatan industri nasional.
Pesannya cukup jelas: Indonesia memiliki modal pasar yang besar. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan produksi, inovasi, dan daya saing global.
Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar farmasi terbesar di Asia Tenggara. Negara ini memiliki 266 industri manufaktur farmasi yang mencakup produksi obat konvensional, produk biologis, hingga terapi tingkat lanjut.
Besarnya pasar tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan. Di tengah perkembangan teknologi kesehatan yang semakin cepat, Indonesia membutuhkan ekosistem industri yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bersaing di tingkat internasional.
Di sinilah Taruna menempatkan BPOM pada posisi strategis. Ia bilang, regulator tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengawasan dan perizinan.
“BPOM juga harus mampu menciptakan kepastian regulasi, memperkuat kepercayaan industri, serta membuka ruang bagi inovasi yang bertanggung jawab,” kata Taruna.
Regulasi yang kredibel bukan penghambat pertumbuhan industri. Justru sebaliknya, sistem pengawasan yang kuat menjadi salah satu prasyarat untuk membangun investasi dan daya saing.
Salah satu modal penting Indonesia adalah pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025.
Pengakuan tersebut mencakup lima fungsi regulasi dengan tingkat kematangan tertinggi. Indonesia juga tercatat sebagai otoritas regulator pertama dari negara berpendapatan menengah yang memperoleh status WLA sebagai lembaga independen.
Pencapaian ini memiliki arti penting dalam hubungan regulasi kesehatan internasional. Status WLA membuka peluang penerapan regulatory reliance, yaitu pemanfaatan hasil penilaian dari otoritas regulator tepercaya untuk mengurangi duplikasi proses evaluasi. Mekanisme tersebut dapat mempercepat akses terhadap produk kesehatan berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok farmasi.
Dengan pengakuan tersebut, posisi BPOM semakin terbuka untuk terlibat dalam kerja sama regulasi lintas negara.
Bagi Indonesia, ini bukan hanya persoalan reputasi kelembagaan. Kepercayaan internasional terhadap sistem pengawasan dapat menjadi modal diplomasi kesehatan, memperluas peluang kerja sama industri, dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem farmasi global.
Dari Pengawas Obat Menjadi Penggerak Ekonomi dan Inovasi
Salah satu gagasan penting yang disampaikan Taruna di Singapura adalah menempatkan BPOM sebagai economic enabler atau penggerak ekonomi.
“Selama ini, lembaga regulator sering kali dipersepsikan sebagai institusi yang identik dengan perizinan, pemeriksaan, dan pengawasan. Padahal, sistem regulasi yang efektif memiliki pengaruh langsung terhadap iklim investasi, daya saing industri, dan kepercayaan konsumen,” ujar Taruna.
Dalam paparannya, Taruna menyebut ekosistem obat dan makanan Indonesia memiliki estimasi nilai ekonomi sekitar Rp10.000 triliun per tahun, setara dengan 35–40 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.
“Ekosistem tersebut mencakup sekitar 45.000 perusahaan besar serta jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ungkap dia.
Angka tersebut memperlihatkan betapa strategisnya sektor obat dan makanan dalam perekonomian nasional.
Kepastian standar, kecepatan layanan, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi. Karena itu, penguatan regulasi juga harus berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas industri.
Namun, transformasi yang ditawarkan Taruna tidak berhenti pada perbaikan sistem perizinan.
BPOM sedang bergerak menuju Smart Regulatory System, sebuah pendekatan pengawasan yang memanfaatkan integrasi data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta ilmu komputasi untuk memperkuat pengambilan keputusan.
Salah satu fondasinya adalah ONE DATA INA FDA, infrastruktur data nasional yang dikembangkan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Melalui sistem tersebut, BPOM berupaya membangun konsistensi, kualitas, dan interoperabilitas data sepanjang siklus hidup produk,” kata Taruna. “BPOM juga memperkuat integrasi sistem e-BPOM dengan SATUSEHAT untuk mendukung pemanfaatan Real-World Data dan Real-World Evidence.”
Pendekatan ini, ujar Taruna, memungkinkan pengawasan menjadi lebih responsif terhadap risiko yang muncul di masyarakat. Data dari dunia nyata dapat menjadi bahan penting untuk memahami keamanan dan efektivitas produk setelah digunakan secara luas.
Menariknya, Taruna menegaskan bahwa penggunaan teknologi tidak berarti menyerahkan seluruh keputusan kepada mesin.
“Prinsip yang digunakan adalah Human-in-the-Loop. AI dan teknologi komputasi berfungsi mendukung analisis ilmiah, sedangkan keputusan akhir regulasi tetap berada pada keahlian manusia dan harus didasarkan pada validasi ilmiah,” jelas Taruna.
Pendekatan tersebut, kata dia, menjadi penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan yang semakin cepat. “Dalam urusan obat dan kesehatan, keputusan regulasi bukan hanya persoalan efisiensi birokrasi. Ada keselamatan manusia yang harus dilindungi,” jelas Taruna.
Di balik transformasi digital, terdapat infrastruktur lain yang menjadi tulang punggung pengawasan BPOM: jaringan laboratorium pengujian nasional.
Indonesia memiliki satu laboratorium pusat dan 83 laboratorium balai di daerah yang tersebar di 38 provinsi. Jaringan ini menjadi salah satu garis pertahanan untuk memastikan produk obat yang beredar memenuhi persyaratan mutu, tidak palsu, dan tidak membahayakan masyarakat.
Taruna mengungkapkan, jaringan laboratorium tersebut saat ini mengoperasikan 686 instrumen analitik Shimadzu yang terdiri atas 17 jenis peralatan. Sebanyak 627 unit atau sekitar 91,4 persen di antaranya masih berada dalam kondisi operasional baik.
“Angka tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan Indonesia terhadap teknologi pengujian berpresisi tinggi,” tutur Taruna.
Karena itu, dalam forum tersebut Taruna juga mengajak Shimadzu memperkuat kemitraan strategis dengan BPOM.
Ada lima bidang kolaborasi yang ditawarkan, yakni manajemen siklus hidup dan pemeliharaan peralatan, integrasi digital, pengembangan metode pengujian dan penelitian terapan, inovasi bersama dalam kimia hijau (green chemistry), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan Training of Trainers.
Kerja sama ini memiliki arti lebih luas daripada pengadaan peralatan laboratorium. BPOM ingin memastikan teknologi yang digunakan dapat terus berkembang, terintegrasi, dan didukung kemampuan sumber daya manusia yang memadai.
Dalam industri farmasi modern, kemampuan menguji dan memvalidasi produk merupakan bagian penting dari daya saing. Semakin kompleks produk yang dikembangkan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kemampuan laboratorium dan kompetensi regulator.
Namun, ambisi Taruna tidak berhenti pada penguatan kapasitas nasional.
Ia juga menawarkan gagasan menjadikan Indonesia sebagai Regional Policy Analysis Hub atau pusat analisis kebijakan regulasi kawasan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk mempertemukan regulator ASEAN, perguruan tinggi, dan pelaku industri farmasi dalam sebuah ekosistem kolaborasi.
Ada tiga prioritas utama yang ingin dikembangkan, yakni penelitian bersama mengenai kebijakan dan ilmu regulasi, harmonisasi standar serta regulatory reliance, dan pengembangan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Melalui gagasan tersebut, Indonesia ingin mengambil peran lebih aktif dalam membentuk arah kebijakan regulasi kesehatan kawasan.
Tidak hanya mengikuti perkembangan standar internasional, Indonesia ingin ikut menghasilkan kajian, membangun kesepahaman, dan memperkuat kapasitas regulator negara-negara ASEAN.
Agenda tersebut juga akan mendapatkan ruang pengembangan melalui penyelenggaraan Global Health Products Regulatory Science (GHPRS) Forum pada 1–4 Desember 2026 di Bali.
Forum internasional ini dirancang mempertemukan unsur Academia, Business, and Government (ABG) untuk memperkuat ilmu regulasi, mendorong inovasi yang tepercaya, serta membangun kerja sama lintas negara.
Gagasan ini memperlihatkan bahwa diplomasi kesehatan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan.
Tentu, ambisi membangun kekuatan farmasi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada satu lembaga. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia akademik, industri, dan mitra internasional.
Apa yang disampaikan Taruna di Singapura memperlihatkan sebuah perubahan cara pandang terhadap masa depan industri farmasi Indonesia.
BPOM tidak hanya diposisikan sebagai penjaga pintu masuk produk kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari mesin penggerak ekosistem industri yang lebih kompetitif.
Namun, ukuran keberhasilannya kelak bukan hanya berapa banyak investasi yang masuk, berapa banyak industri yang berdiri, atau seberapa canggih teknologi yang digunakan.
Ada tujuan yang jauh lebih mendasar.
Dalam pesan penutupnya, Taruna menegaskan bahwa setiap izin yang diterbitkan, setiap persoalan yang diselesaikan, dan setiap dokumen yang ditandatangani membawa tanggung jawab yang jauh melampaui urusan administrasi: tanggung jawab untuk melindungi kehidupan manusia.
Sebab, pada akhirnya, keunggulan regulasi baru memiliki makna ketika mampu menjaga kesehatan masyarakat dan menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan pasien.
Itulah tantangan besar yang sedang dibawa BPOM ke panggung internasional. Membangun kekuatan regulasi, memperkuat industri, menguasai teknologi, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi tujuan utama.
Indonesia memiliki pasar yang besar. Kini, tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia. (AE)