Pakai Mobil Satpol PP, Hatta Rahman Ikut Operasi Yustisi

Bupati Maros, Hatta Rahman mengenakan masker ke salah seorang anak di pasar tramo yang tidak mengenakan masker. (Foto : Andi Besse)

menitindoensia.com, MAROS – Dengan menggunakan mobil Satpol PP, Bupati Maros bersama Komandan Kodim 1422 dan ketua DPRD Maros, ikut melakukan oprasi yustisi.  Operasi dimulai di sekitaran Pantai Tak Berombak (PTB) dengan menyisir sejumlah warung kopi hingga ke pasar Tramo.

Bupati Maros, Hatta Rahman mengatakan, operasi yustisi ini sudah dilakukan setiap hari oleh petugas gabungan dengan menyasar para pengendara di jalan poros. Namun kali ini, mereka memilih untuk merazia warung kopi dan pengunjung pasar tramo.

“Hari ini kita ajak masyarakat untuk lebih taat menjalankan protokol kesehatan. Tadi kami melihat, memang sudah banyak masyarakat yang sadar dan sudah mengenakan masker. Kita harapkan tingkat kesadaran ini semakin meningkat,” kata Hatta, Rabu (06/10/2020).

Lebih lanjut, Hatta menyebut, Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan Covid-19 di Maros sudah hampir disahkan oleh DPRD. Di dalam Perda itu juga, telah mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan mulai dari sanksi denda hingga pemidanaan.

“Perdanya sisa menunggu asistensi dari Pemerintah Provinsi. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa disahkan oleh DPRD. Di Perda ini kita sudah mengatur adanya sanksi administrasi, denda hingga pidana,” sebutnya.

Terkait swab massal, Hatta mengaku belum mau melakukan itu karena kasus Covid di Maros masih terbilang terkendali. Bahkan Maros sudah masuk dalam kategori oranye dan diharapkan bisa masuk dalam zona hijau dalam waktu dekat.

“Kalau soal swab massal, kita mungkin belum dulu. Karena kita masih terbilang terkendali. Masih imbang antara yang sembuh dengan positif. Kita ini masuk zona oranye dan mudah-mudahan bisa secapatnya berubah menjadi zona hijau,” ujarnya.

Sementara itu, ketua DPRD Maros, Patarai Amir mengatakan, Perda penanggulanga Covid di Maros rencananya akan disahkan paling lambat pekan depan, karena pihak Provinsi sudah menyerahkannya kembali ke DPRD.

“Iya segera kita akan sahkan, paling lambat minggu depan. Tapi kalau sudah siap, mungkin hari Jumat ini aka nada pengesahan karena ada agenda Paripurna juga,” sebutnya.

Ia berharap dengan adanya Perda itu, penanggulangan Covid di Maros bisa semakin teratasi seiring peningkatan kesadaran warga atas pemberlakuan protokol kesehatan sehari-hari. Terlebih, Perda itu juga memuat sanksi tegas kepada para pelanggar.

“Harapannya kita bisa lebih terukur lagi dengan adanya Perda itu. Peningkatan kesadaran ini juga memang harus dibarengi dengan sanksi tegas,” pungkasnya. (Andi Besse)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini