Supriansa: Urusan Terorisme, Bukan Cuman Urusan BNPT

Anggota Komisi II DPR RI, Supriansa. (Foto: Ist)
menitindonesia, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa, mengatakan bahwa persoalan terorisme sudah bukan lagi urusan BNPT semata, tapi sudah menjadi tugas bersama.
Hal tersebut disampaikan Supriansa pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan kepala Badan Nasional dan Penindakan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar, di kompleks parlemen, Senayan, Senin (22/3/2021).
Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu meminta BNPT untuk melakukan penyelamatan masyarakat, bangsa dan negara dari ancaman kekeran terorisme.
“Terkait adanya dugaan perekrutan warga masyarakat indonesia keluar negeri mengikuti latihan teroris, silahkan BNPT melakukan pencegahan dini agar mengantisipasi semakin banyaknya anak-anak diajak ke luar negeri mengikuti kegiatan kelompok tertentu yang nanti cenderung melakukan kekerasan di negara sendiri,” ujarnya.
Terlepas benar atau tidaknya isu ini, maka Supriansa menghimbau BNPT tetap waspada dengan melakukan kerja sama dengan propeder telekomunikasi untuk melacak komunikasi mereka.
Menyinggung soal Peraturan Presiden yang akan dikeluarkan terkait pencegahan aksi terorisme dengan melibatkan TNI, Supriansa menilai cukup hanya dengan perintah Presiden saja.
“Kalau saya melihat secara sistematis maka pengerahan pasukan TNI, kalau draft yang bocor ini, kelihatannya cukup dengan perintah bapak Presiden sesuai Pasal 8 ayat 2, ini draftnya, saya mengajak kawan semua coba kita lihat dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI, bahwa pengerahan TNI dalam mengatasi terorisme harus berdasarkan keputusan politik negara,” kata Supriansa.
Ia menyebut persoalan pelibatan TNI, harus tetap dikonsultasikan dengan DPR. Supriansa juga meminta agar BNPT melibatkan seluruh lembaga negara dan semua pihak dalam mengatasi persoalan terorisme.
“Bicara politik negara, pendekatan basis politik, maka pasal 5 UU TNI, keputusan politik negara adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan dengan DPR, berarti tetap ada pelibatan DPR,” ujarnya.
Ia berharap, pola pola kerja sama antara BNPT dengan semua Lembaga negara dan semua pihak tetap dibangun dengan baik, karena persoalan terorisme, kata dia, bukan hanya persoalan BNPT tapi merupakan persoalan semua elemen bangsa. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini