Catatan 100 Tahun Haul HM Soeharto, Jangan Lagi Membunuh Demokrasi

Jenderal Soeharto bersama Presiden Soekarno di era 1966. Keduanya adalah Presiden Indonesia yang diturunkan oleh mahasiswa, 1966 dan 1998. (Foto: doc)
menitindonesia, MAKASSAR – Soeharto punya jasa terhadap bangsa Indonesia. Jasanya besar. Bukan ia melahirkan Pancasila, tapi dialah sosok yang memurnikan Pancasila menjadi doktrin dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Seoharto menjadi presiden, juga tak sejenak: 32 tahun lamanya.
Hari ini tanggal 8 Juni 2021, adalah peringatan 100 tahun lahirnya Jenderal Besar HM Soeharto, Presiden RI ke-2. Ia lahir di Dusun Kemusuk, Yogyakarta, 1 abad yang lalu, 8 Juni 1921.
Pada 27 Januari 2008 silam, Indonesia dirundung duka. Presiden Ke-2 wafat setelah menjalani perawatan selama 23 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan. Saat ia diumumkan telah wafat oleh Tim Dokter Kepresidenan, Indonesia pun berduka.
Semasa hidupnya, Soeharto dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Ia memimpin pasukan melawan Belanda, pada serangan umum 1 Maret 1946, dan juga memimpin pasukan sebagai Panglima Kostrad untuk menghancurkan PKI pasca peristiwa G 30 S PKI, tahun 1966.
Soeharto pun dipuja oleh mahasiswa Indonesia yang sabang hari berunjuk rasa  karena resah, menteri-menteri di  kabinet Soekarno banyak maling uang negara. Ekonomi ambruk, harga-harga naiki. Soeharto menghadapi  massa mahasiswa yang berunjuk rasa tanpa bedil. Ia hanya meminta agar mereka bersabar dan menunggu saat yang tepat: alon-alon asal kelakon!
Presiden Soekarno, tak sanggup menahan tekanan mahasiswa, agar dia mundur setelah adanya surat perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto. Pada tanggal 7 Februari 1967, dia akhirnya mengirim surat lagi kepada Soeharto, dirinya bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto dengan syarat: tetap diakui sebagai Kepala Negara yang berwenang menyatakan perang dan mengangkat duta besar.
Setelah penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965. Posisi Soekarno sebagai presiden semakin lemah, pelaku utama penculikan dan pembunuhan itu adalah Letkol Untung, komandan cakrabirawa, pasukan khusus pengawal Presiden.
Untung tidak bermaksud menggulingkan Presiden Soekarno, tetapi Untung melancarkan kudeta untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Setelah peristiwa tersebut, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad, melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Soeharto menindaklanjuti perintah Soekarno dengan membentuk komando pemulihan dan ketertiban pada tanggal 10 Oktober 1956. Dijelaskan dalam buku “Pak Harto: The Untold Stories” terbitan tahun 2011, the smilling general itu pun menjadi panglima pertamanya.
Anggota PKI dari jajaran birokrasi, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya sebanyak 1334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta 16 Oktober 1965.
Tindakan Soeharto tersebut ingin menegaskan: Pertama, bahwa zaman telah berubah secara mendasar sejak 1 Oktober 1965. PKI yang sebelumnya kuat, menjadi sangat lemah dan terkapar. Kedua, perhatian yang lebih strategis terhdap kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legitimasi Soeharto.
Inilah momentum Soeharto untuk menyatukan kelompok anti komunis di belakangnya dengan memusatkan perlawanan kepada PKI yang telah menyelewengkan Pancasila dengan membawa ideologi baru: Nasakom (Nasionalis Komunis).
Politik Indonesia pun berubah. Kekuatan Soeharto tumbuh bersama dua kekuatan politik besar, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Gerakan Ormas anti PKI dalam menciptakan stabilitas pemerintahan dan demokrasi.
Tanpa PKI di sisi Presiden Soekarno, kontrol kebijakannya semakin diabaikan. Di sisi lain, lemahnya kondisi ekonomi masa Soekarno dan berbagai demonstrasi membuat posisi politik presiden pertama itu semakin terdesak.
Ekonom sekaligus wakil presiden RI 2019-2014 dalam buku “Ekonomi Indonesia” terbitan 2017, mencatat perkembangan dan program politik Soekarno berakibat besarnya defisit APBN, juga  membuat dia semakin melemah.
“Defisit APBN harus dibiayai dengan cara meminjam ke Bank Indonesia (BI), dan BI memenuhi dengan mencetak uang. Peningkatan uang yang beredar tersebut, selain untuk menutup defisit APBN, juga menyuplai uang untuk pembiayaan yang menjadi sistem ekonomi terpimpin Soekarno,” tulis Boediono.
Akibatnya peredaran uang tersebut menciptakan inflasi yang dicatat sebesar 445%, pada 1964 590,2% pada 1965 hingga 600,5%. Pada tahun 1966, ribuan mahasiswa turun ke jalan membawa tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura: turunkan harga bahan pokok, bubarkan PKI dan resufle menteri-menteri yang maling dan goblok.
Pada 9 Februari 1967 Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR mengajukan pelaksanaan sidang MPRS untuk memberhentikan Soekarno. Saat itulah, Soeharto mendapatkan momentum untuk menggenggam kekuasaan presiden.
Soekarno tidak lagi memiliki pilihan selain mengundurkan diri daripada diberhentikan dari jabatan oleh lembaga tertinggi negara tersebut. Pada 20 Februari 1967, Soeharto mencoba meyakinkan Soekarno dan para pendukungnya bahwa kekuasaan sang pemimpin besar revolusi telah usai.
Begitulah. Akhirnya Soekarno bertekuk lutut. Ia menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Jenderal Soeharto pada 22 Februari 1967. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai Presiden.
Gerakan Reformasi 1998
Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto berhasil membangun Indonesia. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan stabilitas politik terjamin. Kekuasaan Soeharto ditopang dengan cara-cara otoriter: semua kritik dibungkam, dan lawan politiknya disingkirkan.
Kaum penikmat rezim yang menamakan diri Orde Baru itu pun bermetamorfosis, satu persatu meninggalkan dan mengkhianati Soeharto. Mereka menunggu perubahan di tikungan reformasi. Jika Soeharto rontok di usianya yang lapuk, mereka kembali hadir sebagai tokoh pembaharu, masuk dalam pemerintahan dan merampok kembali negara tanpa Soeharto.
19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. 21 tahun yang lalu puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR.
Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung DPR/MPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir.
Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya, dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR.
Di luar dugaan, pimpinan DPR/MPR yang diwakili Harmoko saat itu meminta Soeharto untuk mundur.  “Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri,” ujar Harmoko, yang juga dikenal sebagai penjilat setia Soeharto pada masa Orde Baru.
Mahasiswa tetap bertahan di gedung DPR/MPR. Semakin besarnya massa mahasiswa di gedung DPR/MPR hari itu, membuat Soeharto dan orde baru terdesak. Hingga akhirnya Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998.
Agenda utama Reformasi 98, pertama Soeharto mundur, kedua, undang-undang politik dirubah dengan memberikan ruang kebebasan kepada rakyat untuk berserikat dan berpendapat, ketiga, korupsi diberantas dan keempat, masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode saja.
Haul Soeharto hari ini menjadi momentum untuk kembali merefleksi sejarah gerakan revolusi dan gerakan reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa. Tak boleh dikhianati. Hanya dengan demokrasi hukum bisa ditegakkan dan korupsi bisa diberantas. Jangan lagi membunuh demokrasi. (akbar endra)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini