Presiden Jokowi: Para Menteri Dilarang Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan

Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
menitindonesia, JAKARTA – Sudah berulang kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, jika keinginan menambah ata memperpanjang masa jabatan Presiden adalah pelanggaran konstitusi. Bahkan Jokowi juga menegaskan, pihak yang menginginkan menambah masa jabatannya, adalah orang yang sengaja mau menamparnya dan mencari-cari muka.
Karena sejumlah oknum menterinya, ujug-ujug melempar wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu, membuat Jokowi terpaksa angkat bicara: dia melarang para menterinya berbicara penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyampaikan arahannya tersebut kepada para menterinya.
Jokowi meminta para menteri lebih sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati. Para menteri, kata dia, harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri, ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu, termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tegasnya. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini