menitindonesia, MAROS – Ketua DPRD Kabupaten Maros, HA Patarai Amir, angkat suara terkait rencana penghapusan tenaga honorer. Menurutnya, kebijakan Menpan RB, Tjahyo Kumolo, untuk menghilangkan tenaga honorer, sangat meresahkan daerah.
Salah satu daerah yang akan merasakan dampak langsung kebijakan penghapusan honorer itu, kata dia, adalah Kabupaten Maros yang saat ini memiliki hampir tiga ribu tenaga honorer.
“Tenaga honorer kita ini banyak dan aktif bekerja membantu tugas pemerintahan, terutama guru-guru honor. Malah yang aktif mengajar itu lebih banyak guru honor. Kalau ini dihapus, siapa nanti yang ajar siswa-siswi di sekolah?” kata Patarai Amir, saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2022).
Politikus Partai Golkar ini, meminta agar kebijakan penghapusan tenaga honorer ini, tidak serta merta dilakukan, tetapi terlebih dahulu mencari solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan.
“Misalnya tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan, diberi peluang untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah perjanjian kontrak (PPPK). Terutama guru dan tenaga kesehatan. Harus menjadi pertimbangan, bahwa mereka sudah lama mengabdi,” ujarnya.
Dia pun menyarankan Bupati Maros agar segera melakukan konsultasi ke Kemenpan-RB untuk mencari solusi terhadap rencana penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang.
Legislator Maros tiga periode ini juga mengingatkan, bahwa pada zaman Presiden SBY, justru para tenaga honorer ini diberi privilage menjadi ASN, dengan pertimbangan bahwa mereka sudah mengabdi lebih lima tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun.
“Tenaga honorer ini, pada dasarnya sudah menguasai pekerjaan ASN mengingat masa kerja mereka sudah lama. Itu alasannya di masa Presiden SBY, sehingga mereka diangkat jadi ASN, selain karena faktor kemanusiaan,” pungkasnya. (asrul nurdin)