Syamsir Anchi Sindir Politikus Bicara Pilgub: Jadwalnya Masih Lama, Jangan Kampungan!

Direktur Eksekutif PILHI, Syamsir Anchi. (Foto: Ist)

menitindonesia, MAKASSAR – Sosialisasi bakal calon Gubernur Sulsel yang mulai marak dilakukan figur yang mengincar kursi Gubernur, dianggap oleh Direktur Eksekutif Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI), Syamsir Anchi, sebagai kebodohan dalam berpolitik.
Menurut alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin angkatan 1993 itu, tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, masih lama. Jangankan jadwal Pilgub, kata Anchi, jadwal Pemilu Legislatif dan Pilpres saja baru di tahapan pendaftaran partai dan verifikasi Parpol.
“Kalau ada politisi yang ujug-ujug sosialisasi Pilgub atau Pilkada sekarang, belum ngerti berpolitik itu. Pilgub masih lama. Jadwal Pileg dan Pilpres saja kan baru tahun depan. Masih dua tahun lebih lamanya baru ada Pilkada. Kan lucu, kalau belum ada jadwal, sudah keliling kampung cari dukungan,” kata Syamsir Anchi.
Politisi yang mau populer, kata Anchi, bukan lagi masanya pajang-pajang baleho dengan jargon-jargon yang semu. Menurutnya, kalau politisi mau dikenal dan disukai masyarakat, dia harus berani tampil membela kepentingan rakyat, menyuarakan keresahan publik atau berani tampil mencegah kebatilan di tengah masyarakat.
“Jangan cuma pamer balehonya. Harus dikenal karena pemihakannya ke rakyat jelas, memang mau membela rakyat. Bukan pencitraan dengan memakai jasa konsultan politik. Kalau mau jadi pemimpin, miliki dulu watak pemimpin, jangan asal,” ujarnya.
Selain itu, Syamsir Anchi juga menyinggung era Penjabat Kepala Daerah nanti, termasuk Pj Gubernur. Menurutnya, Pj Gubernur memiliki pengaruh 20-30 persen dalam menentukan pilihan rakyat di Pemilu.
Penjabat Kepala Daerah, kata Anchi, juga mengendalikan kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran daerah, serta punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan ke semua elemen pemerintahan, termasuk dengan Forkopimda dan organisasi sosial.
“Jadi Penjabat ini jangan diremehkan. Meski status Pj Gubernur, tapi kewenangannya nanti besar, apalagi kalau bisa mutasi. Mana lagi waktunya mengelolah pemerintahan cukup lama, sampai kepala daerah terpilih dilantik. Jadi bisa sampai 2025,” ucapnya. (roma)