menitindonesia, MAROS – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maros, Chaerul Syahab, menyoroti pembangunan rel kereta api yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
Chaerul menilai, Balai Pengelolah Kereta Api (BPKA) Sulsel tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat yang terdampak banjir, terutama yang berada di daerah sekitar rel kereta api.
Rel Kereta Api di Pakka Salo, Maros Baru dan genangan aior yang ditimbulkan. (Foto: Ist)
“Kita bisa melihat kondisi masyarakat di Pakka Salo,Kanjitongan, Manrimisi, Pallantikang,Tekolabbua, di Maros Baru. Hampir semua rumah tenggelam dan warga tinggal di rumah yang masih tergenang. Air yang menggenangi rumah warga ini setelah ada rel kereta api dibangun,” kata Chaerul kepada jurnalis media ini, Sabtu (18/2/2023).
Selama banjir melanda warga di Maros, lanjut Chaerul, tak pernah ada perhatian dari pihak BPKA Sulsel untuk mengantisipasi atau minimal memberi empati kepada warga yang mengalami musibah banjir.
“Semestinya ada empati, perhatian kepada warga, terutama yang ada di sekitar rel. Terkesan pihak BPKA tidak memiliki kepedulian terhadap warga setempat yang terdampak pembangunan rel kereta ini,” ujarnya.
Daeng Ranggong – penjual ayam potong di samping rel kereta api Pakka Salo. (Ist)
Senada dengan Chaerul, Warga Pakka Salo, Daeng Rongrong, penjual ayam potong di samping rel kereta api, di Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, juga geram terhadap BPKA Sulsel yang seolah-olah tidak mau tahu penderitaan warga di sekitar rel akibat genangan air yang naik sampai dada manusia.
“Tidak pernah ada orang dari BPKA menanyakan kondisi kami yang tenggelam akibat genangan air. Sepertinya mereka tidak pernah menganggap keberadaan kami di sini,” ujar Rongrong (55).
Menurut dia, sejak rel kereta api dibangun, terowongan air di sekitar rel justru mengali ke jalan raya dan menyebabkan rumah-rumah warga tergenang.
“Kalau ada orang BPKA datang melihat-lihat situasi di sini, kan bisa diatasi, paling tidak bicara sama pemerintah daerah supaya ini bisa dicarikan solusi,” ujar Rongrong.
Terkait dengan keluhan warga Maros ini, pihak BPKA belum bisa dikonfirmasi. Saat ingin dikonfirmasi di kantor BPKA di Maros Baru, petugas yang ada di sana ogah memberi keterangan.
“Kami dilarang bicara ke media oleh kepala BPKA,” ujarnya. (asrul nurdin)
