Paparkan Penurunan Pengangguran, Sekda Sebut Dibentuknya Tim TKDV Maka Sulsel Pertama di Indonesia Timur

Foto : Pj Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi selatan, Andi Muhammad Arsjad saat Membuka RPJPD di ruang Mamminasata, Gedung Bapelitbangda, Kompleks Kantor Gubernur Sulsel
menitindonesia, Makassar – Transformasi dari Skil Development Center menjadi Tim Koordinasi Daerah Vokasi harus bisa menghadirkan ouput yang lebih baik, tidak hanya untuk memenuhi amanah konstitusional. Namun juga untuk menjawab persoalan terkait dengan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan.
Itu dipaparkan Pj Sekertaris Daerah Pemprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad saat jadi narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Transformasi Skill Development Center (SDC) Menjadi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Sulsel Tahun Anggaran 2023 di Hotel Santika, Rabu (27/12/2023)
Mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan Pemprov Sulsel ini menjelaskan, data BPS terkait angka tenaga kerja dan angka pengangguran di Sulsel terus menurun setiap tahunnya.
“Saya lihat potensi penduduk kita 9,3 juta jiwa, kemudian 7,15 juta orang. Itu adalah kelompok usia kerja dan 2,45 juta orang, dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja kita cukup besar 4,69 juta orang.
Persoalannya adalah data yang kami miliki per Agustus 2023 dari BPS ini, persentase tingkat pengangguran terbuka kita 4,33 juta orang. Itu equivalen dengan ada 200 rlbuan jiwa yang berada pada posisi pengangguran,” ucapnya.
Ia menyebutkan, angka pengangguran di Sulsel terus mengalami penurunan. Dari data (BPS) tahun 2020 terdapat 6,31 juta orang pengangguran, turun menjadi 5,72 juta jiwa di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,51 juta orang, dan pada Agustus tahun 2023 turun menjadi 4,33 juta orang.
Kendati begitu dengan dibentuknya Tim Koordinasi Daerah Vokasi Sulawesi Selatan yang akan menjadi tim pertama terbentuk di Indonesia Timur ini, kedepannya dapat harus lebih maksimal bekerja untuk menurunkan angka tingkat pengangguran di Sulsel.
“Kalau ada tim koordinasi, penurunannya tentu harus lebih kencang lagi. Kalau perlu turun jadi 2 persen. Dan kalau begitu targetnya harus diturunkan lagi. Tentu sekarang kita tidak hanya berpikir bagaimana outputnya. Tapi outcome-nya. Bagaimana tim koordinasi ini bisa mengelaborasi semua pentahelix yang ada. Tadi ada dunia usaha, ada dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah, swasta,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala BBPVP Makassar, Laode Haji Polondu menjelaskan, sejak terbentuknya SDC hingga saat ini sudah banyak kegiatan dan sosialisasi program yang dilaksanakan, namun dari beberapa pertemuan sampai dengan tindak lanjut Perpres 68 tahun 2022 dikatakan agar tidak dualisme tentang pengelolaan pelatihan yang sifatnya kolaboratif.
“Dari 38 provinsi di Indonesia belum banyak yang membentuk Tim Koordinasi Vokasi Daerah, dan di kawasan Indonesia Timur. Insya Allah provinsi Sulawesi Selatan yang pertama duduk bersama tentang SDC menjadi Tim Koordinasi Vokasi Daerah,” ungkapnya.
Kementerian tenaga kerja, kata Laode, melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi telah komitmen dan sepakat dengan niat baik, keinginan luhur untuk bersama-sama menciptakan tenaga kerja terampil, khususnya bagi yang belum memiliki keterampilan, menganggur, belum berdaya saing, khususnya dari sisi kompetensi dan keahlian.
Laode menambahkan, pada kesempatan ini pihaknya akan berdiskusi untuk membahas tranformasi tersebut dan berharap dari kegiatan ini akan terbentuk jajaran pengurus Tim koordinasi Vokasi Daerah Sulawesi Selatan yang akan merumuskan program-program terkait keterampilan tenaga kerja.
Diketahui kegiatan ini digelar Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, turut hadir Kepala BBPVP Makassar, Kepala BBPVP Makassar Laode Haji Polondu, Ketua SDC Affandy Agusman Aris, Koordinator Bidang Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BBPVP Makassar Yohanes Ferdinandus Samson Gu Wea, dan sejumlah akademisi. (*)