FOTO: Caleg Partai Demokrat DPRD Provinsi Dapil Makassar B, Nurlinda Salengke saat sosialisasi di Kecamatan Biringkanaya. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Calon Legislatif Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulsel Dapil Makassar B, Nurlinda Salengke, menjelaskan kepada warga Untia, Kecamatan Biringkanaya, bahwa penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Makassar merupakan program pemerintah, tidak memiliki keterkaitan dengan caleg.
“Jadi isu bahwa penerima PKH akan dicoret dari daftar jika tidak memilih caleg tertentu yang maju di Pemilu 2024 itu tidak benar. Ini program pemerintah, tidak ada kaitannya dengan caleg,” kata Nurlinda Salengke saat menggelar kampanye tatap muka dengan warga, Jumat (26/1/2024).
Nurlinda atau Linda mengungkapkan, bahwa akhir-akhir ini muncul keluhan dari warga ada oknum caleg yang tidak punya rasa malu mengintimidasi warga agar memilihnya, bila tidak maka tidak akan diberikan bantuan.
“Caleg yang mempolitisasi bansos PKH ini, berarti dia tidak punya malu. Ini program pemerintah yang bersumber dari APBN. Tidak boleh caleg mengklaim apalagi mengintimidasi warga penerima bansos. Pilihlah caleg yang benar-benar mau memperjuangkan aspirasi warga, jangan asal memilih,” ujar dia.
Linda menambahkan, sebagai caleg Partai Demokrat, maka dirinya menemui langsung warga dengan menggelar tatap muka agar dikenal dan dapat dipercaya untuk mengawal program pemerintah jika terpilih di DPRD Sulsel. “Jadi saya meminta dukungan ibu-ibu di sini, mari ajak keluarga memilih Partai Demokrat, dan mencoblos nama saya di kertas suara calon Anggota DPRD Provinsi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Anggota DPRD harusnya memperjuangkan konstituennya agar bisa sejahtera dan mengurus jika ada warganya yang mempunyai masalah. “Tugas dan sumpah jabatan Anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Bukan mengancam masyarakat agar memilihnya,” jelas Linda.
Sebelumnya, salah seorang warga mengadukan, bahwa ada oknum caleg bersama timnya yang mendatanginya dan mengancam penerima PKH untuk menggunakan hak pilihnya dengan memillih caleg tertentu. “Jika tidak, kami diancam kedepannya tidak akan menerima bantuan kembali,” ujar salah seorang ibu yang minta namanya jangan ditulis di media.
Merespon keluhan itu, Linda Salengke meminta agar warga penerima PKH tidak takut dengan ancaman seperti itu dan melaporkan caleg tersebut ke Bawaslu. Ia mengatakan, kalau dirinya ditakdirkan mewakili masyarakat di DPRD, maka tugasnya justru akan mencari konstituennya yang masuk kategori keluarga tidak mampu untuk dimasukkan dalam Data Terpardu Program Penanganan Fakir Miskin.
Linda menegaskan, dirinya akan mengawal program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen Partai Demokrat, kata dia, ingin memastikan agar aspirasi rakyat benar-benar bisa diperjuangkan, dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Untuk itu, pesan Linda, masyarakat datang ke TPS masing-masing tanggal 14 Februari, bawa undangan pemilih. “Tolong berikan dukungan kepada saya. Partai apa? Caleg Provinsinya Partai apa?” tanya Linda. “Partai Demokrat, caleg provinsinya Nurlinda Salengke nomor urut 2!” jawab masyarakat. (AE)
