menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat integrasi layanan masyarakat.
“Inovasi ini mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi. Kami sangat mengapresiasi Wali Kota Makassar, Pak Danny Pomanto, atas inisiatif luar biasanya,” ujar Bima saat meninjau MPP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025).
MPP Makassar tidak hanya memudahkan masyarakat mengurus dokumen, tetapi juga mendukung program pemerintah pusat.
Salah satu layanan unggulan di MPP adalah pembebasan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Layanan ini dirancang untuk membantu MBR dengan membebaskan pajak dan retribusi. Prosesnya juga harus dibuat sederhana dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah Bima.
BACA JUGA:
Walikota Makassar Dampingi Menko Pangan Pantau Program MBG
Menurut Wamendagri, langkah Pemkot Makassar dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Dengan integrasi yang baik, berbagai layanan pemerintah kini dapat diakses dalam satu atap.
Namun, Bima menekankan pentingnya memperhatikan tiga aspek utama dalam integrasi layanan publik: kapasitas jaringan, keamanan data, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga aspek ini dianggap kunci keberhasilan layanan publik modern yang terintegrasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus mendukung pengembangan layanan publik yang berbasis teknologi. Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kemendagri bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Bank Dunia, untuk memperkuat e-government di Indonesia.
“Dengan penguatan teknologi dan inovasi seperti di Makassar, kita berharap model pelayanan publik ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” pungkas Bima.
