menitindonesia, JAKARTA – Sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian serius berbagai pihak. Penanganan yang terkesan berlarut-larut, mendorong publik mendesak aparat penegak hukum agar lebih serius melakukan pemberantasan korupsi.
Beberapa kasus yang telah masuk tahap penyidikan namun diduga mandeg di antaranya dugaan korupsi Dinas Kesehatan Kota Parepare, yang sebelumnya sempat disorot setelah Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada Juli 2024. Kasus ini berawal dari pengembangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.
Selain itu, dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Pascasarjana dan Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, pengadaan baju olahraga di Toraja, serta Dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 juga masih belum menemukan kejelasan hukum.
Akademisi Budhi Jatmiko menilai lambannya penanganan kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya komitmen penegak hukum. “Ini merusak kepercayaan publik. Diperlukan langkah hukum yang tegas untuk memastikan kepastian hukum. Solusi yang harus diambil adalah meminta KPK segera melakukan supervisi demi menegakkan supremasi hukum,” kata Budhi, seperti dikutip dari salah satu media online, Minggu (19/1/2025).
Budhi menegaskan, kasus yang telah mencapai tahap penyidikan dan bahkan didukung oleh Putusan Mahkamah Agung harus segera ditindaklanjuti. “Jika ada kasus yang sudah memiliki landasan hukum dari MA untuk dikembangkan, tetapi tidak bergerak, maka perlu tindakan tegas dari KPK melalui supervisi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budhi menyoroti lambannya respons Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dalam menyikapi dugaan korupsi di wilayah hukumnya. “Contoh konkret adalah kasus Dinas Kesehatan Kota Parepare, di mana penggeledahan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Parepare sudah dilakukan, tetapi hingga kini tidak ada tindak lanjut. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus,” ujarnya.
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Kasus-kasus korupsi yang tak kunjung selesai di Sulsel menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Menurut Budhi, keberanian mengambil langkah solutif, seperti melibatkan KPK untuk supervisi, adalah langkah strategis yang dapat memulihkan keyakinan masyarakat.
Irjen Pol Yudiawan Tegas Berantas Korupsi, Akademisi: Integritasnya Terbukti!
Kepala Polda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan, mendapat apresiasi dari akademisi Amkop Makassar, Dr. Bahtiar Maddatuang, atas komitmennya menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Menurut Bahtiar, integritas Irjen Yudhiawan dalam memberantas korupsi sudah tidak perlu diragukan lagi. “Saya percaya Pak Kapolda tidak akan membiarkan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik mengkrak. Sejak dulu, integritas beliau sangat meyakinkan,” tegasnya, Sabtu (19/1).
Bahtiar optimistis di bawah kepemimpinan Yudiawan, Polda Sulsel akan terus memperlihatkan ketegasan dalam memberantas praktik korupsi, siapapun yang terlibat di dalamnya. (*)
