menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros menggelar rapat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang serta Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Patarai Amir, pada Rabu (12/3/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Maros ini membahas langkah-langkah strategis dalam menangani banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, menjelaskan, salah satu penyebab utama banjir di Maros adalah kerusakan sungai akibat erosi lahan dan sedimentasi.
Pendangkalan yang terjadi membuat kapasitas tampung sungai berkurang, sehingga curah hujan dengan intensitas sedang pun dapat menyebabkan luapan air dan banjir.
BACA JUGA:
Kukuhkan Pengurus FKDDM, Bupati Maros Tekankan Digitalisasi Promosi Wisata
“Sungai-sungai di Maros mengalami pendangkalan karena sedimentasi yang cukup tinggi. Akibatnya, kapasitas tampung air semakin kecil, dan hujan dengan intensitas sedang saja sudah bisa memicu banjir,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, BBWS akan segera melakukan normalisasi sungai dengan mengerahkan alat berat yang akan dipinjamkan kepada Pemkab Maros. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab atas biaya operasional alat tersebut.
“Kami akan memberikan bantuan pinjam pakai alat berat kepada Pemda untuk mempercepat proses normalisasi sungai,” jelasnya.
Adapun beberapa sungai yang akan menjadi prioritas pengerukan adalah Sungai Maros (60 km), Pammelakang Jene di Lau, Sungai Diccekang di Moncongloe, Sungai Batangase di Mandai, serta saluran pembuangan Sungai Buttatoa di Turikale.
“Secepatnya akan kita eksekusi,” tegasnya.
Untuk solusi jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan Bendungan Bontosunggu di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, yang diharapkan dapat mengurangi risiko banjir secara signifikan. Namun, proyek ini masih menemui kendala, terutama terkait pembebasan lahan, karena ada penolakan dari masyarakat setempat.
“Ada penolakan dari warga karena mereka khawatir lahan mereka akan terendam akibat pembangunan bendungan,” ujar Suryadarma.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menegaskan, Pemkab akan menyiapkan lahan khusus untuk menampung sedimentasi hasil pengerukan sungai.
“Dulu pernah ada rencana normalisasi sungai, tetapi terkendala masalah lahan. Kali ini, kami akan menyiapkan lokasi untuk menampung sedimentasi agar program ini bisa berjalan lancar,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, terakhir kali normalisasi sungai dilakukan di Maros adalah 13 tahun lalu, sehingga program ini menjadi langkah mendesak dalam mengatasi permasalahan banjir di wilayah tersebut.
“Sudah 13 tahun memang tidak pernah dilakukan pengerukan, Jadi memang sudah sangat penting kita lakukan,” pungkasnya.
