menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan program subsidi listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komwil VI di Hotel Aston Makassar, Kamis (24/4/2025).
Dalam forum tersebut, Munafri atau yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat pesisir dan pulau, khususnya dalam hal akses energi.
“Kita berharap APEKSI dapat merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar subsidi listrik bagi masyarakat kepulauan dimaksimalkan,” kata Munafri.
BACA JUGA:
Lepas 1.165 JCH Asal Makassar, Munafri Arifuddin Pesan Jaga Kesehatan Selama Ibadah!
Ia menilai, akses terhadap energi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah kepulauan.
Menurutnya, tanpa pasokan listrik yang memadai, masyarakat akan kesulitan mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti pengolahan hasil laut.
Wali Kota Makassar juga mengingatkan bahwa subsidi listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga kurang mampu, khususnya yang berada di wilayah terpencil.
“Jika hasil laut bisa diolah langsung di pulau, maka yang dikirim ke daratan sudah dalam bentuk setengah jadi. Ini akan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pulau dan mengurangi ketimpangan,” jelasnya.
Selain membahas subsidi energi, forum APEKSI juga dimanfaatkan para kepala daerah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah masing-masing.
Muskomwil APEKSI Komwil VI juga menetapkan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, sebagai Ketua untuk periode 2025–2028. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dipercaya sebagai Dewan Penasihat Komwil VI APEKSI untuk periode yang sama.
Munafri berharap pengurus baru APEKSI Komwil VI mampu merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah, termasuk memperjuangkan akses energi yang adil bagi wilayah kepulauan.
