menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Kabupaten Maros berhasil masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Award 2025, penghargaan nasional yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap daerah yang dianggap berhasil memperluas akses keuangan masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. TPKAD Award juga mendorong persaingan positif antar daerah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif hingga ke tingkat desa.
Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar, Amiruddin Muhidu, membenarkan bahwa dua daerah di Sulsel masuk dalam daftar nominasi tahun ini.
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Konsultasi ke KemenPAN-RB Soal Nasib 2.017 Honorer yang Dirumahkan
“Sesuai surat dari kantor pusat, untuk tahun 2025 ini ada dua pemerintah daerah di Sulsel yang masuk nominasi, yakni Pemprov Sulsel dan Pemkab Maros,” ujarnya.
Menjelang tahap penilaian, OJK Sulselbar melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (3/6/2025). Pertemuan tersebut membahas proses asesmen dari tim penilai pusat yang terdiri dari OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya.
Jufri menyatakan, Pemprov Sulsel siap memaparkan berbagai langkah strategis yang telah diambil, termasuk program penguatan ekonomi lokal di sektor pertanian, fasilitasi pembiayaan UMKM, serta pembangunan ekosistem keuangan inklusif.
“Berbagai program kami dorong untuk memastikan layanan keuangan formal bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di pedesaan,” jelas Jufri.
Sulsel sendiri pernah meraih TPKAD Award pada 2019 dan 2020, sebelum ajang ini sempat vakum pada 2021 karena pandemi Covid-19 dan tahapan pemilu nasional. Tahun ini, ajang tersebut kembali digelar dan menjadi momentum penting bagi daerah dalam menunjukkan inovasi di sektor keuangan.
TPKAD merupakan forum koordinasi lintas instansi di tingkat daerah yang dibentuk untuk mempercepat akses keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
