Sekda Sulsel Sambut Kepala BPKP Baru, Komitmen Perkuat Pengawasan Keuangan

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menerima kunjungan resmi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang baru, Rasona. (Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menerima kunjungan resmi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang baru, Rasona, di ruang kerjanya, Rabu (25/6/2025).
Kunjungan ini merupakan agenda silaturahmi sekaligus koordinasi awal jelang pengukuhan resmi Rasona oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang dijadwalkan pada 30 Juni mendatang.
Rasona hadir didampingi sejumlah pejabat BPKP, yakni Koordinator Pengawasan APD 1 Harri Mustari, Koordinator APD 2 Muh. As’af, dan Kepala Bagian Umum Susan Prasetya.
Dalam pertemuan tersebut, Rasona menyampaikan komitmen untuk memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulsel, khususnya dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

BACA JUGA:
Pelantikan PPPK Sulsel Tahap I Masih Tertunda, Pemprov Tunggu Kepastian Anggaran Gaji

“Kami berharap kerja sama yang selama ini telah terjalin bisa terus ditingkatkan. BPKP siap mendampingi pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel,” tegas Rasona.
Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menyambut baik kehadiran pimpinan baru BPKP Sulsel. Ia menilai hubungan antara Pemprov dan BPKP selama ini telah berlangsung harmonis dan produktif, termasuk dalam hal asistensi pengawasan aset daerah.
“Pemprov Sulsel secara berkala meminta pendampingan dari BPKP, terutama untuk pengawasan aset dan penertiban status kepemilikannya. Kami berharap, di bawah kepemimpinan Pak Rasona, kerja sama ini semakin solid,” ujar Jufri.
Turut hadir mendampingi Sekda dalam pertemuan itu, Plt Kepala BKAD Sulsel Reza Faisal Saleh, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Astina Abbas, serta perwakilan dari Inspektorat Sulsel.
Pengukuhan kepala perwakilan BPKP oleh Gubernur merupakan bagian dari sistem koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan pembangunan di daerah.