menitindonesia, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan langsung jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel atas pandangan umum sembilan fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa malam (8/7/2025).
Paripurna ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya, di mana Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas, yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Fatmawati membacakan dokumen jawaban pemerintah setebal 126 halaman tanpa jeda selama lebih dari dua jam. Rapat ditutup pada pukul 23.30 WITA.
Dalam penyampaiannya, ia mengapresiasi seluruh masukan dari fraksi DPRD dan menyebut kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Setiap kritik adalah pijakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan,” ujar Fatmawati.
BACA JUGA:
Momen HUT Maros ke-66, Wagub Sulsel Puji Peran Budaya dalam Pembangunan Maros
Utang Daerah Capai Rp1,36 Triliun
Fatmawati mengakui Pemprov menghadapi tantangan berat, terutama pada sisi keuangan. Total utang daerah yang masih harus diselesaikan mencapai Rp1,36 triliun. Pemerintah berkomitmen menuntaskan kewajiban itu secara bertahap hingga 2027.
Ia juga menyoroti persoalan aset daerah, terutama aset yang tercatat secara administratif namun sulit dijangkau secara fisik karena berada di wilayah terpencil. Sertifikasi dan penataan aset, kata dia, akan terus dilakukan demi kejelasan status.
Pendapatan dan Belanja Tahun 2024
Pemprov Sulsel mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp9,9 triliun atau 98,33 persen dari target yang telah disesuaikan menjadi Rp10,16 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp5,375 triliun atau 97,42 persen.
BACA JUGA:
Transit Menuju Palu, Menko AHY Bertemu Gubernur Sulsel di Bandara
Realisasi belanja mencapai Rp9,8 triliun atau 97,48 persen dari pagu. Belanja pegawai mendominasi dengan Rp3,79 triliun, disusul belanja barang dan jasa Rp2,08 triliun. Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tercatat sebesar Rp84,83 miliar.
Penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp27,297 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp133,88 miliar atau 99,91 persen dari target.
RPJMD Sulsel 2025–2029 Disusun Sesuai Regulasi
Fatmawati menjelaskan RPJMD Sulsel 2025–2029 disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dokumen ini menjadi acuan arah pembangunan lima tahun ke depan dan diselaraskan dengan RPJMN nasional.
“Kami ingin pembangunan Sulsel lebih cepat dan tepat sasaran. RPJMD ini menyusun peta jalan ke sana,” katanya.
Mayoritas Fraksi Dukung Lanjutan Pembahasan di Pansus
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyatakan mayoritas fraksi memahami dan menerima penjelasan pemerintah. Pembahasan teknis akan dilanjutkan di tingkat panitia khusus (Pansus).
Beberapa fraksi, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Harapan, menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan dua Ranperda strategis tersebut.
“Kami sepakat pembahasan RPJMD dan APBD 2024 sangat penting untuk pembangunan Sulsel yang berkelanjutan,” ujar Andi Pattarai Amir dari Fraksi Golkar.
