Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan usulan tambahan anggaran Rp 68 triliun dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menteri PU Dody Hanggodo usulkan tambahan anggaran Rp 68 T untuk 2026 demi infrastruktur, swasembada pangan, sekolah rakyat, dan belanja CPNS.
menitindonesia, JAKARTA– Pemerintah terus menggeber proyek infrastruktur dan ketahanan pangan demi mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, giliran Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang buka suara soal kebutuhan tambahan anggaran jumbo senilai Rp 68 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Permintaan itu disampaikan langsung Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025). Ia membeberkan bahwa pagu indikatif anggaran Kementerian PU untuk 2026 saat ini sebesar Rp 70,86 triliun, tetapi tidak cukup untuk menopang rencana ambisius pembangunan nasional.
“Dari hasil exercise kami, tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 68 triliun agar semua program prioritas bisa dijalankan optimal,” kata Dody di Senayan.
Tambahan anggaran ini dinilai krusial untuk menopang berbagai program teknis dan strategis, termasuk: Preservasi jalan, Pembangunan irigasi, Swasembada pangan, Sekolah rakyat, Padat karya, Tanggap darurat bencana, Pengadaan lahan, Operasi daerah otonomi baru.
Rincian Anggaran Tambahan
Dari total tambahan Rp 68 triliun yang diusulkan: Rp 65 triliun dialokasikan untuk program teknis, Rp 3,6 triliun digunakan untuk belanja manajemen dan dukungan organisasi.
Secara detail, anggaran tambahan itu akan mengucur ke berbagai sektor: Swasembada pangan: Rp 4,92 T, Kontrak tahun jamak: Rp 12,01 T, Sekolah rakyat: Rp 10 T, Daerah otonomi baru: Rp 1,77 T, Operasi dan optimalisasi: Rp 6,03 T, Padat karya: Rp 3,98 T, Penanganan bencana: Rp 550 M, Pengadaan lahan: Rp 2,49 T, Kegiatan baru dan strategis: Rp 17,62 T, Pinjaman luar dan dalam negeri: Rp 2,26 T, Dukungan balai dan pusat: Rp 3,51 T.
Sementara itu, anggaran belanja pegawai sebesar Rp 2,84 triliun juga menjadi sorotan. Tambahan itu ditujukan untuk menutupi kekurangan akibat penambahan CPNS dan PPPK tahun 2025. Sisanya Rp 760 miliar bakal dipakai untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
“Kami harap DPR bisa menyetujui tambahan anggaran ini agar pembangunan tidak stagnan dan target-target nasional bisa tercapai,” tegas Dody.
Langkah Dody ini menunjukkan bahwa 2026 bakal jadi tahun kunci bagi pembangunan infrastruktur dan pemantapan fondasi kemandirian pangan. Proyek sekolah rakyat juga jadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berbasis desa dan kawasan terluar.
