menitindonesia, MAKASSAR — Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur domisili tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2025 di Kota Makassar telah berakhir. Namun, hasil seleksi menunjukkan lebih dari 4.000 lulusan SD tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan bahwa seluruh anak usia sekolah di Makassar harus dijamin mendapat akses pendidikan yang layak.
“Semua anak harus sekolah. Ini catatan penting yang harus segera kita tindak lanjuti,” kata Appi, Selasa (8/7/2025).
Appi mengungkapkan, Pemkot bersama Dinas Pendidikan telah mulai merumuskan solusi jangka pendek dan menengah.
BACA JUGA:
Komisi D DPRD Makassar Awasi Ketat PPDB 2025, Soroti Transparansi dan Kuota Sekolah
Salah satu langkah awal adalah menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di SMP yang ada, dengan meningkatkan kapasitas masing-masing kelas sebanyak lima hingga delapan siswa. Penambahan ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat agar tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kalau rata-rata kita bisa tambah lima sampai delapan orang per rombel, tentu ini akan sangat mengurangi jumlah anak yang tidak tertampung,” jelasnya.
Selain itu, Appi juga merancang skema kerja sama dengan sekolah swasta unggulan seperti Sekolah Islam Athirah dan Bosowa, khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kita akan coba bicara dengan pemilik sekolah swasta. Mungkin hanya lima sampai sepuluh anak yang benar-benar butuh bantuan. Tapi mereka harus bisa sekolah sampai tamat SMP,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa penyebaran SMP negeri di Makassar belum merata. Beberapa kecamatan bahkan tidak memiliki sekolah menengah, sehingga membebani sekolah-sekolah terdekat yang kelebihan kapasitas.
Karena itu, Pemkot akan memprioritaskan pembangunan ruang kelas baru di wilayah yang belum memiliki SMP.
