Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 01 Mandai.
menitindonesia, MAROS — Dari total 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Maros, baru satu yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini menjadi bukti bahwa sebuah tempat pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Maros, Muhammad Yunus, mengatakan 29 SPPG lainnya masih dalam proses penerbitan SLHS.
“Baru 1 SPPG yang sudah memiliki SLHS, 29 lainnya sementara berproses,” ujar Yunus kepada Tribun Timur, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan, penerbitan SLHS dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), verifikasi dokumen, hingga inspeksi lapangan oleh petugas kesehatan.
“Tim akan menilai kebersihan dapur, sanitasi peralatan, penyimpanan bahan makanan, sampai pengelolaan limbah,” jelasnya.
Selain inspeksi, petugas juga mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium guna memastikan produk aman dikonsumsi. Bila seluruh persyaratan terpenuhi, sertifikat kemudian diterbitkan.
Yunus menambahkan, pelaku usaha dan staf dapur wajib mengikuti pelatihan higiene sanitasi, sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha sektor kesehatan dan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
Namun, ia mengakui masih banyak kendala di lapangan. Salah satunya, belum terpenuhinya sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi minimal 50 persen karyawan, serta lamanya proses uji laboratorium yang bisa mencapai dua pekan.
“Banyak juga pelaku usaha yang kesulitan mengunggah dokumen lewat OSS karena kendala teknis,” kata mantan Kepala Puskesmas Bantimurung itu.
Meski begitu, Dinkes terus memberikan pendampingan agar seluruh SPPG di Maros segera memenuhi syarat dan memperoleh sertifikasi.
“Target kami, semua SPPG di Maros memiliki SLHS,” tegas Yunus.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya terus meluas.
“Sasaran program MBG di Maros mencapai 126 ribu siswa, dan sudah 73.900 siswa terlayani di 10 kecamatan,” ungkapnya.
Empat kecamatan masih belum terlayani, yakni Moncongloe, Camba, Cenrana, dan Mallawa. Pemerintah daerah kini menyiapkan sejumlah dapur tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Di Moncongloe, dua dapur sedang disiapkan. Satu di antaranya masih menyelesaikan syarat teknis. Di Camba dan Cenrana masing-masing dibangun satu dapur baru. Di Mallawa, ada dua dapur, satu dari Kementerian PUPR dan satu dari penyedia lokal,” jelas Davied.
Menurutnya, progres pelaksanaan program MBG saat ini telah mencapai sekitar 61 persen. Pemkab juga telah menyiapkan langkah antisipasi bila terjadi kasus keracunan makanan di sekolah.
“Sudah ada surat edaran terkait penanganan jika terjadi keracunan pada siswa atau balita, termasuk bila gejalanya muncul di rumah,” katanya.
Tim koordinasi lintas instansi juga telah dibentuk dan melibatkan Forkopimda serta Badan Gizi Nasional (BGN) Sulsel.
“Beberapa SPPG sudah menyiapkan tester di sekolah. SOP penanganan juga sudah lengkap dan siap diterapkan,” pungkasnya.
