menitindonesia, MAKASSAR – Realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Oktober 2025 tercatat baru mencapai 56,15 persen, sementara realisasi pendapatan daerah mencapai 70,39 persen. Data tersebut disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada 20 Oktober 2025.
Dalam paparan Kemendagri, posisi Sulsel masih berada di zona hijau, namun mendekati batas merah. Untuk perbandingan, Pemprov Jawa Barat mencatat realisasi belanja tertinggi sebesar 73,34 persen, sedangkan Pemprov Maluku Utara menjadi daerah dengan pendapatan tertinggi mencapai 83,84 persen, disusul Kalimantan Selatan (79,34%) dan DI Yogyakarta (79,33%).
Meski belanja Sulsel terbilang rendah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menegaskan kondisi tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah daerah. Ia menyebut adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di awal tahun menjadi penyebab utama keterlambatan realisasi anggaran.
BACA JUGA:
Sekda Sulsel Buka Demo Day Generasi Terampil, Siswa Pamer Inovasi Keren!
“Jangan menyalahkan daerah. Kegiatan terlambat dimulai karena begitu tahun anggaran berjalan, langsung keluar Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Ada pengurangan belanja dan sebagian dana ditarik ke pusat,” kata Jufri kepada Herald Sulsel, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, daerah juga harus menyesuaikan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD agar sejalan dengan kebijakan efisiensi tersebut. “Proses penyesuaian itu memakan waktu, sehingga kegiatan baru bisa dimulai belakangan. Otomatis realisasi belanja ikut melambat,” ujarnya.
Jufri menambahkan, keterlambatan ini berdampak pada perlambatan ekonomi daerah. “Angka-angka itu bukan capaian yang patut dibanggakan. Sejak awal memang terjadi perlambatan karena penyesuaian kebijakan dan kekhawatiran dana akan ditarik kembali,” tutupnya.
Berdasarkan data Kemendagri, simpanan Pemprov Sulsel di perbankan hingga September 2025 tercatat mencapai Rp 1,28 triliun.
