menitindonesia, MAROS – Sebanyak 70 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Maros tercatat membutuhkan rehabilitasi bangunan, baik dengan kategori rusak berat maupun rusak ringan. Kondisi tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dengan tingkat kerusakan yang beragam.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Asri Rajab, mengatakan sebagian sekolah mengalami kerusakan sedang, sementara lainnya membutuhkan penambahan ruang kelas baru.
“Tingkat kerusakannya beragam. Ada yang rusak berat, rusak ringan, dan ada juga yang sebenarnya masih sedang tapi membutuhkan ruang kelas baru,” ujar Asri, Selasa (13/01/2026).
Ia menyebutkan, wilayah yang paling banyak membutuhkan rehabilitasi sekolah berada di Kecamatan Maros Baru, Bontoa, Bantimurung, dan Simbang.
“Kalau di Kecamatan Tompobulu sudah tidak terlalu banyak, karena di sana sudah diterapkan bantuan pembangunan sekolah jauh,” katanya.
BACA JUGA:
Jembatan Viral Siswa Naik Gondola di Maros Mulai Dikerjakan TNI AD
Meski demikian, di Desa Bontomanurung masih dibutuhkan tambahan ruang kelas jauh untuk menunjang proses belajar mengajar siswa.
Asri menjelaskan, mekanisme rehabilitasi sekolah pada tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten tidak lagi menyiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi fisik sekolah.
“Sekarang skemanya adalah revitalisasi. Kabupaten hanya melakukan verifikasi sekolah melalui data Dapodik, kemudian mengusulkannya ke kementerian,” jelasnya.
Saat ini, Dinas Pendidikan Maros telah mengusulkan 65 sekolah untuk mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 sekolah telah diverifikasi langsung oleh tim pusat.
“Yang diverifikasi pusat itu ada 20 sekolah. Nantinya masih akan diseleksi lagi, bisa jadi yang direhab sekitar 10 sekolah atau bisa juga langsung 20 sekolah,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, anggaran rehabilitasi sekolah yang bersumber dari APBD Kabupaten Maros hanya sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk perbaikan darurat.
“Itu digunakan khusus untuk perbaikan plafon sekolah yang sempat runtuh beberapa waktu lalu,” kata Asri.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan skema pembiayaan pembangunan fisik, termasuk sekolah dan jalan, kini lebih diarahkan melalui program pemerintah pusat.
“Kalau ada sekolah atau jalan yang rusak, sekarang kita usulkan langsung ke pusat. Dana perbaikannya nanti ditransfer langsung ke sekolah, tidak lagi melalui APBD,” jelas Chaidir.
Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan pendanaan nasional.
