menitindonesia, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap hingga Indonesia mencapai swasembada energi.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo kepada Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, usai pelantikan keanggotaan DEN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Bahlil mengatakan, pelantikan anggota DEN menandai babak baru penataan kebijakan energi nasional dengan menjadikan sektor energi sebagai prioritas utama pembangunan.
“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi. Instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama DEN,” kata Bahlil.
Dalam arahannya, Prabowo memberikan empat instruksi utama kepada DEN. Pertama, menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak mana pun.
BACA JUGA:
Usai Lawatan ke Inggris dan Davos, Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air
Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini, cadangan BBM Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 21 hari. Ke depan, cadangan tersebut ditargetkan meningkat hingga tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan.
“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” ujar Bahlil.
Arahan ketiga adalah mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM. Saat ini, Indonesia masih mengimpor lebih dari 30 juta kiloliter BBM per tahun, baik untuk jenis solar maupun bensin.
“Hari ini kita masih impor BBM sekitar 30 juta kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap,” tegasnya.
Arahan keempat sekaligus tujuan akhir kebijakan energi nasional adalah mewujudkan swasembada energi.
Bahlil menambahkan, roadmap kebijakan energi nasional telah rampung dan kini memasuki tahap implementasi. Pemerintah juga tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara serta memperkuat kelembagaan pendukung.
“Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan implementasi, termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasi. Perpres-nya sedang dalam proses,” pungkasnya.
