Appi Minta Kader Golkar Perluas Jangkauan Kerja Politik di Makassar

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memberikan sambutan di acara Buka Puasa Bersama dengan kader Golkar. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan arah politik partainya akan difokuskan pada penguatan dukungan terhadap sistem pemerintahan yang berjalan di Kota Makassar.
Penegasan itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, usai mengikuti agenda buka puasa bersama Partai Golkar Makassar, Minggu (1/3/2026).
“Fokusnya bagaimana teman-teman di Golkar Makassar memberikan support kepada sistem pemerintahan yang ada hari ini di Kota Makassar,” tegasnya.
Appi menekankan, soliditas internal partai menjadi fondasi utama sebelum bergerak lebih luas menjangkau masyarakat. Menurutnya, konsolidasi internal penting agar kerja-kerja politik Golkar berjalan terarah dan efektif.
Ia juga menyoroti peran strategis kader Golkar yang duduk di parlemen. Appi meminta Fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar aktif terlibat dalam perumusan kebijakan bersama pemerintah.

BACA JUGA:
Temui Plt Ketua di Jakarta, 20 DPD II Beri Dukungan ke Munafri Arifuddin Untuk Golkar Sulsel

“Teman-teman di DPRD dari Fraksi Golkar harus menjadi bagian dalam membangun kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Makassar bersama pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, Appi mengakui konsolidasi partai sejauh ini masih banyak berfokus di lingkup internal Kota Makassar. Ia menilai masih ada sejumlah wilayah yang belum tersentuh secara maksimal oleh kerja-kerja politik partai.
“Sampai hari ini saya masih fokus di internal Kota Makassar saja. Masih banyak daerah yang belum tersentuh,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh kader untuk memperluas jangkauan kerja politik, tidak hanya dalam konteks elektoral, tetapi juga dalam memastikan kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru kota.
Dengan langkah tersebut, Appi menegaskan Golkar Makassar ingin tampil sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus motor penggerak kebijakan yang berpihak pada rakyat.