menitindonesia, JAKARTA – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Maros, Marjan Massere, bersama anggota DPRD Maros melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait kebijakan serta regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara yang berdampak langsung ke daerah.
Rombongan diterima jajaran pejabat Dirjen Minerba. Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penguatan pengawasan, tata kelola perizinan, hingga optimalisasi kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Marjan mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi DPRD guna memastikan pengelolaan sumber daya alam di Maros berjalan sesuai aturan.
BACA JUGA:
Posko Pengaduan THR Dibuka, DPRD Maros Minta Perusahaan Patuh Aturan
“Ini bagian dari pengawasan kami agar pengelolaan pertambangan di daerah berjalan sesuai regulasi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Selain itu, DPRD Maros juga menggali informasi terbaru terkait kebijakan nasional sektor minerba, termasuk mekanisme perizinan, pengawasan usaha pertambangan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
“Hasil konsultasi tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi dan penguatan regulasi di tingkat daerah,” lanjutnya.
DPRD Maros berharap koordinasi ini dapat memperkuat pengelolaan sektor pertambangan agar mampu meningkatkan PAD sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Maros.
