menitindonesia, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan Indonesia berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Raja Juli dalam forum United Nations Forum on Forests yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5/2026) waktu setempat.
Dalam forum internasional tersebut, Raja Juli menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan pengelolaan hutan berkelanjutan sejalan dengan target Global Forest Goals 2030.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari aksi iklim, konservasi biodiversitas, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Raja Juli.
BACA JUGA:
Anggota DPR Semprot Menhut Soal Izin Hutan, Raja Juli Diminta Mundur
Ia menjelaskan keberhasilan menekan karhutla tidak lepas dari penguatan sistem peringatan dini dan pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas lahan terdampak karhutla pada 2025 tercatat sebesar 359.619 hektare. Angka itu turun drastis dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,6 juta hektare.
Selain pengendalian karhutla, pemerintah juga menargetkan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis melalui kemitraan bersama masyarakat lokal dan sektor swasta.
“Kemudian, pemerintah juga berkomitmen merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis melalui kemitraan kuat dengan komunitas lokal dan pihak swasta,” katanya.
Dalam forum tersebut, Raja Juli juga memaparkan langkah pemerintah memperluas pengakuan hutan adat sebagai bagian dari pengelolaan hutan yang inklusif dan partisipatif.
Saat ini, pemerintah tengah memproses pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.
Menurutnya, masyarakat adat dinilai memiliki peran penting sebagai penjaga kawasan hutan.
“Dan kami juga memperluas program perhutanan sosial sebagai pemberdayaan bagi para pemuda dan masyarakat adat,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat kebijakan satu peta terpadu dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk melindungi habitat satwa liar.
Raja Juli menambahkan pemerintah kini membentuk satuan tugas pendanaan taman nasional guna memperkuat pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
“Selain itu, kami juga membentuk satuan tugas pendanaan taman nasional untuk meningkatkan pengelolaan taman nasional,” pungkasnya.
