menitindonesia, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, kembali turun menemui konstituennya dalam agenda Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Pelanduk, RT 2 RW 8, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Sabtu (23/5/2026).
Legislator Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Acil itu memanfaatkan momentum reses untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah akurasi data penerima bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurut Acil, banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan namun terkendala persoalan data desil yang digunakan pemerintah sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
“Data desil ini sangat menentukan. Kalau ada kesalahan data pekerjaan misalnya, segera diperbaiki. Jangan sampai statusnya tercatat wiraswasta padahal kondisi ekonominya tidak mampu. Itu bisa berpengaruh pada bantuan yang diterima,” ujar Acil di hadapan warga.
BACA JUGA:
Begal Makin Meresahkan, DPRD Makassar Dorong Pemasangan CCTV hingga Pelosok Lorong
Ia menjelaskan, sistem desil merupakan instrumen pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial.
Selain itu, Acil juga mengingatkan warga agar berhati-hati terhadap aktivitas digital yang dapat berdampak pada penilaian data sosial ekonomi, termasuk praktik pinjaman online maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memengaruhi profil data penerima bantuan.
Tak hanya menyoroti bansos, Acil juga meminta warga memanfaatkan layanan KIS secara maksimal, terutama untuk pemeriksaan kesehatan rutin agar kepesertaan tetap aktif dan dapat digunakan saat dibutuhkan.
“KIS jangan hanya dipakai saat sakit. Kalau bisa dimanfaatkan secara rutin untuk pemeriksaan kesehatan supaya statusnya tetap aktif ketika dibutuhkan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Acil juga mengaku kerap membantu warga yang menghadapi kondisi darurat kesehatan, terutama kasus-kasus yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam skema pembiayaan tertentu.
“Ada warga yang menjadi korban pembusuran dan harus menanggung biaya perawatan cukup besar. Kami berupaya berkoordinasi agar bisa mendapatkan keringanan,” ungkapnya.
Selain persoalan sosial dan kesehatan, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga penanganan genangan air saat musim hujan.
Menanggapi hal tersebut, Acil memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti sesuai skala prioritas.
“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kami catat. Tugas kami mengawal dan memperjuangkannya agar bisa direalisasikan secara bertahap,” tegas Anggota Komisi C DPRD Makassar itu.
Ia berharap agenda reses tidak hanya menjadi ruang penyampaian keluhan warga, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di lingkungan mereka.
“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita perjuangkan bersama dan perlahan dibenahi,” pungkasnya.
