menitindonesia, JAKARTA – Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini, mulai dari kasus keracunan massal hingga lemahnya pengawasan keamanan pangan, tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, langkah korektif harus segera dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
“Kita sebagai asosiasi membutuhkan strategi menghadapi perkembangan terkini terkait isu MBG yang semakin hari mendapat hujatan dari ruang publik,” kata Rivai Ras saat ditemui di Jakarta Timur, Sabtu (23/5/2026).
Rivai menilai langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran maupun operasional dapur penyedia makanan bergizi gratis.
BACA JUGA:
Prabowo Akui Program MBG Masih Bermasalah, 3.000 Dapur Ditutup
Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN), kata dia, perlu memastikan pelaksanaan program benar-benar berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan bukan sekadar menjalankan target administratif.
Selain itu, APPMBGI juga mendesak penguatan standar keamanan pangan di seluruh satuan pelayanan MBG. Menurut Rivai, investigasi independen perlu dilakukan untuk mengungkap penyebab berbagai kasus keracunan yang terjadi sekaligus menjadi dasar perbaikan sistem pengawasan di lapangan.
“Pengawasan sanitasi, sterilisasi alat, hingga proses pengolahan makanan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Tak hanya itu, Rivai mendorong agar pihak sekolah diberikan peran lebih besar dalam pengawasan kualitas makanan yang diterima siswa. Sekolah dinilai perlu memiliki kewenangan untuk menolak atau mengembalikan makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Menurutnya, pelibatan sekolah akan menjadi lapisan pengawasan tambahan yang efektif untuk memastikan makanan yang dibagikan aman, higienis, dan sesuai standar gizi.
APPMBGI juga mengusulkan agar pengelolaan program dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan tenaga gizi lokal, asosiasi profesi terkait, serta lembaga sertifikasi independen guna memperkuat sistem kontrol mutu.
Di sisi lain, Rivai menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penyelenggara program diminta lebih transparan dalam menyampaikan hasil investigasi maupun langkah perbaikan yang dilakukan pasca munculnya berbagai persoalan.
“Transparansi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Masyarakat perlu mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana langkah perbaikannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai rekomendasi tersebut merupakan bentuk kontribusi APPMBGI dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima utama program.
Menurut Rivai, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari jaminan keamanan pangan, kualitas gizi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
“Yang paling utama adalah memastikan hak anak-anak mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi tetap terjaga,” pungkasnya.
