menitindonesia, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Israel dilaporkan tengah mengupayakan perubahan besar terhadap status pengelolaan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
Keduanya disebut berusaha mengakhiri hak perwalian historis Yordania atas situs suci umat Islam tersebut dan menggantinya dengan mekanisme baru yang dinilai lebih sejalan dengan kepentingan Israel.
Laporan itu diungkap media Middle East Eye (MEE) yang mengutip sejumlah sumber dari kalangan pejabat AS, Yordania, Palestina, serta sumber diplomatik dari negara-negara Barat dan Teluk.
Menurut laporan tersebut, rencana itu mendapat dukungan dari Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, serta Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel.
Dalam skema yang disebut tengah dibahas, otoritas Wakaf Islam Yerusalem yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Wakaf Yordania akan digantikan oleh badan baru yang dibentuk pemerintah Israel. Badan tersebut disebut akan mengelola Masjid Al-Aqsa sebagai “pusat multiagama”.
BACA JUGA:
Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Pemerintah Indonesia Tetap Tegaskan Dukungan untuk Palestina
Selama ini, Wakaf Islam Yerusalem diakui secara historis maupun berdasarkan hukum internasional sebagai pengelola tunggal kompleks Al-Aqsa dan situs-situs suci Islam di kawasan tersebut.
Sejumlah pejabat yang dikutip MEE menyebut pengaturan baru itu akan membuka akses yang lebih luas bagi umat Yahudi untuk beribadah di area kompleks Al-Aqsa, termasuk mengizinkan pelaksanaan doa Yahudi secara resmi dalam kelompok besar.
Tak hanya itu, Israel juga disebut akan memiliki pengaruh dalam penunjukan imam, penceramah, hingga pejabat senior masjid. Bahkan, otoritas Israel dikabarkan akan dilibatkan dalam proses persetujuan materi khotbah Jumat.
Dua pejabat AS yang berbicara kepada MEE mengungkapkan Washington telah menyusun dokumen mengenai visi masa depan kompleks Al-Aqsa. Dalam konsep tersebut, situs suci yang selama ini identik dengan identitas Islam itu disebut akan diarahkan menjadi destinasi wisata dan pusat keagamaan yang mengakomodasi Islam, Kristen, dan Yahudi secara bersamaan.
Arab Saudi Disebut Menolak Keras
Rencana tersebut memicu kekhawatiran sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan informasi yang diperoleh MEE, Bahrain, Mesir, Maroko, dan Uni Emirat Arab telah menerima penjelasan terkait proposal tersebut.
Namun Arab Saudi disebut menjadi salah satu negara yang paling keras menolak gagasan tersebut.
Menurut sumber dari negara-negara Teluk, Riyadh memandang hak perwalian Yordania atas Masjid Al-Aqsa sebagai salah satu pilar penting stabilitas kawasan. Pencabutan hak tersebut dinilai berpotensi memicu ketegangan baru di Timur Tengah.
“Jika hak perwalian itu dicabut, dampaknya bisa memicu gejolak yang luas di kawasan,” ujar sumber yang dikutip MEE.
Pemerintah Yordania juga menegaskan posisinya tidak berubah. Seorang pejabat Amman menekankan bahwa hak perwalian Hasyimiyah atas situs-situs suci di Yerusalem telah diakui secara internasional melalui berbagai perjanjian dan kesepakatan resmi.
Wakil Kepala Dewan Wakaf Yerusalem, Mustafa Abu Sway, menyebut peran Yordania selama ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan di kawasan.
Sementara itu, Otoritas Yerusalem mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait proposal tersebut. Meski demikian, mereka menegaskan akan menolak sepenuhnya setiap upaya yang mengubah status dan tata kelola Masjid Al-Aqsa.
Di tengah mencuatnya laporan tersebut, seorang pejabat AS membantah bahwa Washington sedang berupaya mencabut hak perwalian Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa.
Dalam pernyataan singkat yang dikutip Middle East Eye, pejabat tersebut menyebut laporan yang beredar “sama sekali tidak benar”.
Meski demikian, isu ini terus menjadi perhatian dunia internasional mengingat status Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu persoalan paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina dan memiliki dampak besar terhadap stabilitas politik serta keamanan di kawasan Timur Tengah.
