menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 juta untuk setiap unit rumah yang dibangun dalam program Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2026.
Pada tahap awal, program tersebut difokuskan di Kabupaten Takalar dengan target pembangunan 40 unit rumah baru bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
Kepala Biro Kesra Pemprov Sulsel, Andi Munawir, mengatakan bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk rehabilitasi atau perbaikan rumah, melainkan pembangunan hunian baru agar penerima memperoleh tempat tinggal yang benar-benar layak.
“Anggarannya Rp20 juta per unit,” kata Andi Munawir, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, program RLH menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang telah melalui proses verifikasi dan survei kelayakan. Prioritas diberikan kepada warga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.
BACA JUGA:
BPS Sulsel Temui Wagub Sulsel, Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Dikebut hingga Pelosok Daerah
“Sasaran yang kita kasih itu masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk desil 1 sampai desil 5, yang sudah disurvei kelayakan rumahnya,” ujarnya.
Pemprov Sulsel menilai pembangunan rumah baru menjadi solusi yang lebih efektif dibanding sekadar memperbaiki rumah yang sudah tidak layak huni.
Karena itu, seluruh bantuan pada tahap pertama difokuskan untuk pembangunan unit rumah baru bagi warga yang membutuhkan.
Program tersebut tidak berhenti pada 40 unit rumah di Takalar. Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyiapkan tahap lanjutan dengan target pembangunan sebanyak 100 unit rumah tambahan.
Andi menjelaskan pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi sejumlah perangkat daerah dan melibatkan Kodam dalam proses pelaksanaannya. Sementara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) bertindak sebagai tim teknis pembangunan.
“Perkimtan itu Ketua Tim Satgas, dia tim teknis, tetapi anggarannya berada di Biro Kesra,” jelasnya.
Selain mendukung pembangunan rumah, Biro Kesra juga terus menghimpun data masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan di berbagai daerah.
Temuan di lapangan nantinya akan menjadi bahan koordinasi dengan Dinas Perkimtan untuk menentukan arah pengembangan program Rumah Layak Huni pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami terus berupaya memberikan informasi terkait masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan pemerintah secara langsung,” pungkas Andi.
Program Rumah Layak Huni menjadi salah satu upaya Pemprov Sulsel dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah.
