Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berfoto usai audiensi membahas penguatan sinergi pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pengembangan wellness tourism dan medical tourism Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pertumbuhan pesat wisata kesehatan dan kebugaran global menjadi peluang besar bagi Indonesia. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan kesiapan BPOM mengawal jamu, kosmetik, keamanan pangan, hingga layanan wisata medis sebagai fondasi baru daya saing pariwisata nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat langkah strategis untuk mendukung transformasi sektor pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem wellness tourism dan medical tourism yang aman, berkualitas, serta berdaya saing global. Upaya tersebut ditegaskan dalam audiensi Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan yang mengusung tema Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan pada Sektor Pariwisata itu menjadi momentum penting untuk memperluas kolaborasi antara BPOM dan Kementerian Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kesehatan, kebugaran, dan produk unggulan lokal.
Taruna Ikrar menilai tren pariwisata dunia telah mengalami pergeseran signifikan. Wisatawan kini tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah, tetapi juga pengalaman yang memberikan manfaat bagi kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan biodiversitas, tradisi jamu, produk herbal, kosmetik berbahan alam, hingga potensi layanan kesehatan yang terus berkembang.
Menurutnya, pariwisata yang maju tidak dapat dilepaskan dari jaminan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi maupun digunakan wisatawan. Mulai dari pangan lokal, produk spa, kosmetik herbal, hingga layanan kesehatan, seluruhnya membutuhkan pengawasan yang kuat agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan.
Potensi pasar yang dibidik pun tidak kecil. Secara global, nilai ekonomi wellness tourism diperkirakan mencapai lebih dari US$1 triliun pada 2026 dan terus tumbuh dalam satu dekade ke depan. Sementara itu, sektor medical tourism juga menunjukkan pertumbuhan yang agresif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dunia terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan biaya yang kompetitif.
Melihat peluang tersebut, BPOM menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari penguatan ekosistem wisata kesehatan Indonesia. Peran itu diwujudkan melalui pengawasan obat dan makanan yang efektif, pembinaan pelaku usaha, percepatan layanan perizinan, serta pendampingan UMKM agar mampu memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.
Sejumlah program yang telah berjalan menjadi bukti nyata dukungan BPOM terhadap sektor pariwisata. Di antaranya pendampingan Desa Wisata Jamu Kiringan di Bantul, Desa Wisata Wonolopo di Semarang, hingga pengembangan kawasan wisata herbal di Sumba Timur yang memadukan pelestarian tanaman obat dengan aktivitas wisata berbasis masyarakat.
BPOM juga mengintegrasikan Program Desa Pangan Aman dengan sejumlah desa wisata untuk memastikan produk kuliner yang disajikan kepada wisatawan memenuhi standar keamanan pangan. Pendekatan tersebut tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing destinasi wisata lokal.
Jamu, Kosmetik, dan Wisata Medis Jadi Aset Baru Pariwisata Indonesia
Di sektor wellness tourism, BPOM secara konsisten mendorong promosi produk jamu, obat bahan alam, kosmetik, dan layanan kebugaran melalui berbagai program kolaboratif. Salah satunya melalui penyelenggaraan Wellness Festival (Wellfest) yang menjadi wadah promosi sekaligus penguatan jejaring pelaku industri wellness nasional.
Dalam audiensi tersebut, Taruna Ikrar juga mengajak Kementerian Pariwisata untuk memperluas kolaborasi pada penyelenggaraan Wellfest 2026 serta memperkuat program UMKM Meet Market guna membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk jamu dan kosmetik lokal di sektor perhotelan dan restoran.
Selain wellness tourism, BPOM turut mengambil peran dalam pengembangan medical tourism melalui dukungan regulasi dan layanan perizinan. Salah satu implementasi konkret dilakukan melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS) untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk Bali International Hospital di KEK Sanur.
Melalui kebijakan tersebut, BPOM memastikan akses terhadap obat-obatan tertentu dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tetap berada dalam koridor pengawasan yang ketat guna menjamin keamanan, mutu, serta keselamatan pasien.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan kelas dunia. Dengan dukungan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat wellness tourism dan medical tourism di kawasan Asia.
Tidak hanya itu, BPOM juga mendorong perluasan pendampingan UMKM pangan, jamu, dan kosmetik di berbagai desa wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata.
Penguatan sinergi antara BPOM dan Kementerian Pariwisata diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri pariwisata global yang semakin kompetitif. Dengan kekayaan sumber daya alam, budaya, serta produk kesehatan tradisional yang dimiliki, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat wisata kesehatan dan kebugaran dunia di masa depan.
