menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang saat ini telah memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Ajakan tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan itu, BPS memaparkan progres pelaksanaan sensus, mekanisme pendataan, cakupan kegiatan, hingga sejumlah tantangan yang dihadapi petugas di lapangan selama proses pengumpulan data berlangsung.
Fatmawati menegaskan, keberadaan data yang akurat dan berkualitas menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, ia menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
BACA JUGA:
Bertemu Konjen Australia, Wagub Sulsel Bahas Perluasan Program Sanitasi RISE di Sulsel
“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap saat petugas sensus melakukan pendataan.
“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Fatmawati menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia.
Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan, hingga pengambilan keputusan berbasis data oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS agar kualitas data yang diperoleh tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Aryanto.
Ia menjelaskan, setiap wawancara rata-rata membutuhkan waktu sekitar 30 menit karena petugas harus menggali berbagai informasi terkait aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam pelaksanaannya, BPS juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari akses ke kawasan padat penduduk hingga lingkungan perumahan tertutup yang memerlukan koordinasi khusus. Meski demikian, proses pendataan terus berjalan dengan dukungan ribuan petugas yang telah disebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Selain mengandalkan pendataan lapangan, BPS juga terus memperkuat pemanfaatan data administratif pemerintah dan berbagai sumber data pendukung lainnya sebagai bagian dari penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.
Aryanto berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi secara terbuka agar data yang dihasilkan benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi Sulawesi Selatan secara akurat.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin besar manfaat yang dapat dihasilkan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
