menitindonesia, BANGKALAN – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan besarnya kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab anggaran negara kerap tidak mencukupi untuk membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden membeberkan persoalan kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, ulama, guru, dan pembimbing rakyat memahami persoalannya. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada, diambil terus,” kata Prabowo.
BACA JUGA:
Hadiri Munas NU di Bangkalan, Prabowo Puji Peran Kiai dan Ulama
Presiden menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik tersebut, kata dia, menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Negara rugi,” ujarnya.
Prabowo menyebut berdasarkan perhitungan para ahli, kebocoran yang terjadi diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun per tahun.
Nilai tersebut, menurutnya, merupakan kekayaan bangsa yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan publik, hingga memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Saudara-saudara, kebocoran kita menurut hitungan para ahli sekarang kurang lebih 150 miliar dolar AS tiap tahun atau sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun,” ungkapnya.
Untuk menekan kebocoran tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola, khususnya pada sektor sumber daya alam dan pengelolaan perusahaan negara.
Salah satu kebijakan yang kini diterapkan adalah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Kebijakan itu disebut bertujuan menutup celah praktik manipulasi data ekspor yang selama ini merugikan negara.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang selama bertahun-tahun mengalami kerugian dan membebani keuangan negara.
“Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, upaya pembenahan tersebut merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dapat dikelola secara optimal dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap kebocoran yang berhasil ditutup akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi negara untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, ASN, serta pelayanan publik yang lebih baik.
