menitindonesia, MAKASSAR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar membuka secara transparan seluruh hasil seleksi kepala sekolah SD dan SMP yang baru saja dilantik.
Desakan itu muncul setelah adanya sejumlah laporan dari peserta seleksi yang mempertanyakan proses penentuan 369 kepala sekolah yang dikukuhkan oleh Pemerintah Kota Makassar di Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Anggota Fraksi PKB DPRD Makassar, Basdir, mengungkapkan pihaknya menerima berbagai aduan terkait proses seleksi yang dinilai belum transparan. Karena itu, ia meminta panitia seleksi, tim penilai, hingga Dinas Pendidikan mempublikasikan hasil penilaian secara terbuka atau setidaknya menyampaikan laporan resmi kepada DPRD.
“Beberapa laporan masuk kepada kami. Ada calon kepala sekolah yang merasa proses seleksi ini tidak transparan. Karena itu kami meminta seluruh hasil seleksi dibuka, baik kepada publik maupun minimal disampaikan ke DPRD,” kata Basdir saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2026).
BACA JUGA:
DPRD Makassar: IGS 2026 Jadi Peluang Gaet Investor dan Wisatawan Mancanegara
Menurutnya, keterbukaan menjadi langkah penting untuk menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang sekaligus memastikan seluruh peserta mendapatkan perlakuan yang adil selama proses seleksi berlangsung.
Basdir menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan Dinas Pendidikan dalam menentukan siapa yang layak menjadi kepala sekolah. Namun, proses penetapan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami tidak mengatur siapa yang harus menjadi kepala sekolah. Itu sepenuhnya kewenangan Dinas Pendidikan. Yang kami minta hanya transparansi sehingga semua pihak bisa mengetahui dasar dan mekanisme penilaiannya,” ujarnya.
Ia menilai publikasi hasil seleksi akan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di kalangan peserta, mulai dari nilai tes kompetensi, hasil wawancara, rekam jejak, hingga indikator penilaian lain yang digunakan dalam menentukan kelulusan.
“Kalau nilainya dibuka, kita bisa melihat alasan seseorang terpilih dan yang lain tidak. Jangan sampai ada peserta yang nilainya lebih tinggi atau prestasinya lebih baik, tetapi tidak lolos tanpa penjelasan yang jelas,” katanya.
Menurut Basdir, informasi tersebut penting disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya kejanggalan ataupun perlakuan yang tidak adil dalam proses seleksi.
Legislator PKB itu juga mengingatkan agar polemik seleksi kepala sekolah tidak mencederai upaya pembenahan birokrasi dan sektor pendidikan yang tengah dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Ia khawatir jika persoalan ini tidak segera dijelaskan secara terbuka, maka dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi mencoreng citra pemerintah kota.
“Kami tidak ingin ada oknum yang bermain lalu merusak citra pemerintah kota. Jangan sampai persoalan teknis di bawah justru menyeret nama baik wali kota yang mungkin tidak mengetahui proses itu secara detail,” tegasnya.
Basdir menilai langkah paling tepat untuk mengakhiri polemik yang berkembang adalah dengan membuka seluruh hasil dan dasar penilaian seleksi kepada publik.
Dengan demikian, masyarakat maupun peserta seleksi dapat mengetahui secara jelas alasan penetapan 369 kepala sekolah yang baru saja dilantik.
“Kalau semua hasil dan nilai dibuka, semuanya akan terang. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi ataupun dugaan adanya perlakuan yang tidak adil dalam proses seleksi,” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Makassar baru saja melantik dan mengukuhkan 369 kepala sekolah SD dan SMP hasil seleksi terbaru. Namun, pasca-pelantikan muncul sejumlah keluhan dari peserta yang mempertanyakan transparansi proses penilaian dan penetapan peserta yang dinyatakan lolos.
