menitindonesia, MAROS – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kawal Amanat Reformasi (AKAR) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Maros, Rabu (24/6/2026).
Massa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Maros itu membawa sedikitnya 10 tuntutan yang menyasar persoalan nasional maupun daerah.
Aksi dimulai dari Kantor Bupati Maros sebelum massa melakukan long march menuju Kantor DPRD Maros.
Sepanjang perjalanan, demonstran menyuarakan sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi Kabinet Merah Putih, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), pengelolaan sumber daya alam, hingga implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Selain isu nasional, massa juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Maros. Di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal, polemik mutasi guru, pemerataan tenaga pendidik, serta perlindungan hak-hak guru.
BACA JUGA:
Tingkatkan Temuan Kasus TB, Pemkab Maros Raih Penghargaan Dari Keberhasilan Program Sipakatau
Aksi sempat menjadi perhatian publik ketika rombongan kendaraan KDMP yang melintas di depan Kantor Bupati Maros dihentikan oleh massa. Langkah tersebut dilakukan sebagai simbol penyampaian aspirasi terkait program yang turut menjadi salah satu tuntutan demonstran.
Setelah itu, kendaraan tersebut ikut berada dalam iring-iringan massa menuju Kantor DPRD Maros.
Setibanya di DPRD, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Maros bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros untuk melakukan dialog dan menyampaikan tuntutan secara resmi.
Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dan pemuda dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Gerakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Senada, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Maros, Ahmad Takbir Abadi, mengatakan generasi muda memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berjalan sesuai amanat reformasi.
Ia secara khusus menyoroti persoalan tambang ilegal dan mutasi guru yang dinilai membutuhkan langkah konkret serta penyelesaian yang jelas dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi, Hardiansyah, menegaskan demonstrasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, aksi itu merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah agar segera merespons berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat.
AKAR Maros menyatakan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Mereka juga menegaskan siap kembali menggelar aksi apabila tidak terdapat tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Meski berlangsung dengan pengawalan ketat, aksi berjalan tertib dan kondusif hingga selesai. Demonstrasi ini sekaligus menunjukkan kolaborasi antara kelompok mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam mengawal demokrasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
