menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Maros mengajukan permohonan bantuan hibah kendaraan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri (APD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Maros Chaidir Syam bersama Wakil Bupati Maros saat melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Maros turut didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Maros, sekretaris dinas, serta operator jabatan fungsional pemadam kebakaran.
Selain membahas kebutuhan armada dan perlengkapan pemadam kebakaran, audiensi tersebut juga menyoroti sejumlah agenda strategis lainnya. Di antaranya pembentukan relawan kebakaran dan penyelamatan di tingkat desa dan kelurahan serta penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPK).
BACA JUGA:
Team D4 Juara E-Sport Kapolri Cup 2026 Polres Maros, Siap Wakili Daerah ke Kapolda Cup
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan penguatan sektor kebakaran dan penyelamatan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat melalui bantuan hibah kendaraan dan perlengkapan damkar untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di Kabupaten Maros,” kata Chaidir.
Menurutnya, keberadaan armada dan peralatan yang memadai sangat penting untuk menunjang respons cepat terhadap berbagai kejadian kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
Tak hanya mengusulkan bantuan sarana dan prasarana, Pemkab Maros juga menyatakan kesiapan membentuk relawan kebakaran dan penyelamatan di seluruh desa dan kelurahan.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edy Suharmanto, mendorong pembentukan relawan kebakaran sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Maros berencana membentuk sekitar 200 relawan kebakaran dan penyelamatan yang nantinya akan dikukuhkan langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Maros, Muhammad Jalaluddin Roem Nurdin, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui APBD.
“Harapannya kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran bisa mendapat dukungan dari Kemendagri sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Selain memperjuangkan bantuan armada dan perlengkapan damkar, Pemkab Maros juga menyatakan kesiapan mendukung berbagai agenda nasional di bidang kebakaran, penyelamatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum yang akan digelar Kemendagri pada tahun-tahun mendatang.
Chaidir menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan.
“Kami ingin memastikan Maros siap mendukung program-program nasional di sektor kebakaran dan penyelamatan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana pendukungnya,” pungkas Chaidir.
