menitindonesia, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan berbagai usulan dan rekomendasi yang disampaikan kalangan perguruan tinggi dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 tidak akan berhenti sebagai wacana.
Prabowo menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti sejumlah masukan yang dinilai realistis dan relevan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, hingga hilirisasi industri nasional.
“Saya sangat berterima kasih. Sepintas saya baca tadi, saya dengar banyak usul yang sangat baik, sangat masuk akal, dan akan segera kita tindak lanjuti,” kata Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Salah satu usulan yang langsung mendapat perhatian Presiden adalah peningkatan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Menurut Prabowo, penguatan kualitas dosen menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan daya saing pendidikan tinggi Indonesia.
BACA JUGA:
Akademisi Puji Pidato Prabowo di Sarasehan Kebangsaan
“Usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, ini usul yang sangat baik dan akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Selain beasiswa, Prabowo juga menanggapi usulan agar badan usaha milik negara (BUMN) mengalokasikan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional.
Ia mengakui gagasan tersebut sangat baik, namun menekankan pentingnya pembenahan tata kelola BUMN agar perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki kinerja keuangan yang sehat dan mampu berkontribusi lebih besar bagi pembangunan.
“Ini usul yang bagus. Sekarang BUMN mulai menghasilkan laba. Selama ini kita tahu persoalannya seperti apa. Saat ini sedang kita bersihkan dan kita tertibkan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap berbagai rekomendasi terkait penguatan hilirisasi industri nasional.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada tahap pengolahan bahan baku, tetapi harus bergerak menuju produksi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Tadi ada masukan mengenai strategi dari pengolahan bahan baku menuju penciptaan produk akhir. Itu memang yang kita cita-citakan. Namun prosesnya harus bertahap dan membutuhkan usaha yang sangat besar,” ujarnya.
Presiden juga menyambut baik usulan mengenai perluasan kerja sama antara perguruan tinggi dalam negeri dengan institusi pendidikan luar negeri, termasuk pelibatan kampus-kampus di berbagai daerah dalam agenda pembangunan nasional.
“Usulan tentang kerja sama dengan institusi luar negeri serta melibatkan kampus-kampus di semua bidang dan daerah saya kira sangat tepat. Kita akan menuju ke arah itu,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Ia menilai perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika intelektual yang harus dihargai selama diarahkan untuk melahirkan inovasi dan solusi bagi masyarakat.
Menurut Prabowo, perguruan tinggi harus tetap fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai lembaga pendidikan itu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh ekosistem pendidikan, baik negeri maupun swasta, pada dasarnya turut memperoleh dukungan negara melalui berbagai kebijakan subsidi dan program pemerintah.
Menutup sambutannya, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk mempelajari satu per satu seluruh rekomendasi yang diterimanya dari para akademisi.
Bahkan, menurut dia, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dari kalangan profesor dan perguruan tinggi.
“Saya terima daftar usulan dan pertanyaan yang cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan. Jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai ke saya lewat TikTok pun akan saya tindak lanjuti,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam perumusan kebijakan, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan nasional.
