menitindonesia, MEDAN – Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan media sosial bukan sekadar sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan sebagai alat pendeteksi dini berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Konsep itu dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, saat menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Kamis (2/7/2026).
Dalam forum bertema Digital Insights, Better Governance tersebut, Roem memperkenalkan inovasi digital Pemkot Makassar melalui aplikasi Lontara+ yang dikembangkan untuk memperkuat pelayanan publik, komunikasi pemerintahan, hingga pengambilan keputusan berbasis data.
Di hadapan para kepala Dinas Kominfo dari berbagai daerah, Roem menegaskan paradigma pemerintah terhadap media sosial telah berubah. Menurutnya, media sosial kini menjadi ruang strategis untuk membaca aspirasi, keluhan, hingga dinamika yang berkembang di masyarakat secara real time.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Perkuat SDM Keagamaan, 450 Muballigh Ikuti Pembekalan Selama 7 Hari
“Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujar Roem.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi berbagai persoalan lebih awal sehingga dapat direspons sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi maupun persoalan sosial yang lebih luas.
Roem juga menyoroti peran akun-akun informasi lokal atau infocity yang kini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik di daerah.
Alih-alih memandang akun tersebut sebagai ancaman, Pemkot Makassar memilih membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif dengan ekosistem digital lokal.
“Di setiap kota, akun informasi lokal memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena itu kami membangun persepsi yang sama di internal pemerintah agar seluruh OPD memiliki pola respons yang seragam terhadap dinamika informasi di ruang digital,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Makassar berupaya menciptakan komunikasi dua arah yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan informasi mengenai layanan publik dan program pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Roem juga memaparkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang kini telah digunakan sekitar 78 ribu pengguna aktif.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari target besar transformasi digital Kota Makassar yang menargetkan 500 ribu pengguna aktif hingga tahun 2029.
Menurut Roem, Lontara+ tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi layanan publik, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan berbasis digital.
“Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust menjadi kunci utama dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” katanya.
Salah satu fitur unggulan dalam aplikasi tersebut adalah integrasi layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang kini telah berjalan sepenuhnya melalui platform Lontara+.
Inovasi itu bahkan disebut menjadi salah satu proyek percontohan Kementerian PAN-RB dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2026.
Roem menjelaskan seluruh data yang terintegrasi dalam ekosistem digital Pemkot Makassar, mulai dari layanan publik hingga pemantauan dinamika media sosial, terhubung langsung dengan dashboard Wali Kota Makassar.
Dashboard tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
Menurutnya, sistem itu juga membantu pemerintah mengelola berbagai respons publik terhadap kebijakan yang dijalankan.
“Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Melalui Forum Komdigi Rakernas APEKSI 2026, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.
Forum tersebut juga menjadi ajang berbagi praktik terbaik antarpemerintah kota dalam membangun ketahanan informasi, memperkuat kapasitas komunikasi publik, dan mendorong transformasi pelayanan pemerintahan berbasis teknologi.
