menitindonesia, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi dengan memangkas regulasi yang dinilai berbelit serta memperluas digitalisasi layanan pemerintahan.
Salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan implementasi Single National Identity Card atau kartu identitas nasional tunggal.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, Indonesia saat ini berada di jalur pembangunan yang tepat, namun efektivitas tata kelola pemerintahan masih perlu terus diperbaiki.
“Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak,” kata Prabowo.
Prabowo menilai salah satu tantangan terbesar birokrasi saat ini adalah banyaknya aturan yang berpotensi memperlambat pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan regulasi sekaligus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan.
BACA JUGA:
Bantah Hotman, Gerindra Tegaskan Presiden Prabowo Tidak Pernah Intervensi Proses Hukum
Ia menegaskan, digitalisasi menjadi kunci untuk menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pemerintah saat ini mulai mengembangkan berbagai sistem berbasis teknologi, termasuk melalui platform GovTech yang diharapkan mampu mengintegrasikan layanan publik secara lebih efektif.
“Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat integrasi layanan publik, Prabowo juga mendorong percepatan penerapan Single National Identity Card. Program tersebut diharapkan mampu menyatukan berbagai data kependudukan dan layanan pemerintah ke dalam satu sistem identitas nasional yang terintegrasi.
Menurutnya, kehadiran kartu identitas nasional tunggal akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah.
“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain menyoroti reformasi birokrasi, Prabowo juga menilai Indonesia saat ini telah memiliki fondasi perlindungan sosial yang kuat. Ia menyebut sistem perlindungan sosial yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu capaian penting hasil pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan selama puluhan tahun.
“Salah satu prestasi kita adalah bahwa sekarang kita memiliki sistem perlindungan sosial yang menurut saya merupakan salah satu yang terkuat di dunia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan nasional saat ini tidak terlepas dari kontribusi para pemimpin terdahulu. Ia menyebut pembangunan Indonesia merupakan hasil kerja panjang lintas pemerintahan yang harus terus dilanjutkan dan disempurnakan.
“Saya selalu mengakui ini adalah long march semua dari Bung Karno, dari Soeharto, Megawati, Gus Dur, Jokowi, semua hasil dari kerja keras pemerintah kita. Tugas kita, kita bangun, kita perbaiki,” pungkasnya.
Melalui penyederhanaan regulasi, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta integrasi data nasional, pemerintah berharap reformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
