menitindonesia, MAKASSAR – Kota Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi pemerintah pusat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat aktif agar pendataan masyarakat berjalan cepat, akurat, dan menyeluruh.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/7/2026).
Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan implementasi digitalisasi bantuan sosial.
Rapat tersebut diikuti jajaran Dinas Sosial Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Makassar Andi Bukti Djufrie memaparkan perkembangan persiapan program beserta strategi percepatan pelaksanaannya di seluruh wilayah Kota Makassar.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Optimistis Gunung Sari Jadi Kelurahan Terbaik Sulsel, Bidik Lolos ke Nasional
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Makassar Aria Purnabhawa menjelaskan, tahapan yang sedang berjalan saat ini adalah pembentukan ribuan agen pendamping yang akan bertugas mempercepat proses pendataan masyarakat.
“Agar seluruh warga, khususnya sekitar 436 ribu kartu keluarga, bisa terdata mulai dari desil 1 sampai desil 10,” katanya.
Munafri menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada Dinas Sosial. Menurutnya, pendataan yang melibatkan ratusan ribu kepala keluarga membutuhkan kolaborasi lintas OPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Karena itu, ia menginstruksikan Dinas Sosial segera menggelar koordinasi lanjutan bersama seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah untuk membagi tugas serta menetapkan penanggung jawab di masing-masing wilayah.
“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” tegas Munafri.
Selain mempercepat pendataan, Munafri juga meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan strategi sosialisasi yang edukatif dan persuasif kepada masyarakat. Langkah itu dinilai penting agar warga memahami tujuan digitalisasi bantuan sosial sekaligus mendukung kelancaran proses pendataan.
Melalui program percontohan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap sistem penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang terintegrasi.
