menitindonesia, MAROS — Program Multi Years Project (MYP) 2025-2027 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai mampu mengubah pola pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan secara parsial menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.
Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, mengatakan skema multiyears memberi kepastian bagi pemerintah dalam merancang proyek strategis yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun.
“Banggar tentu melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Tetapi fungsi DPRD bukan berhenti pada saat anggaran disepakati, pelaksanaan MYP terus kita kawal,” kata Mizar, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, pembangunan secara tahunan kerap menghadapi kendala ketika proyek membutuhkan waktu pengerjaan panjang. Dengan MYP, target, tahapan pekerjaan, hingga kebutuhan anggaran dapat disusun sejak awal.
BACA JUGA:
Jurus 4K Pemprov Sulsel Tekan Inflasi: Harga, Pasokan hingga Distribusi
Namun, Mizar mengingatkan skema tersebut tidak harus diterapkan pada seluruh proyek. MYP, kata dia, idealnya digunakan untuk pembangunan yang strategis dan berdampak besar terhadap konektivitas serta pelayanan publik.
“Yang paling penting perencanaannya matang, pengawasannya berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari serapan anggaran. Output pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi ukuran utama.
“Serapan anggaran itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang paling penting adalah output dan manfaatnya,” tegasnya.
Mizar juga meminta pemerintah menyiapkan anggaran pemeliharaan setelah proyek selesai. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun harus dijaga agar manfaatnya tidak berhenti dalam waktu singkat.
Dukungan terhadap program MYP juga datang dari Ombudsman RI Perwakilan Sulsel. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, menilai program tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.
“Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut,” kata Ismu.
Program MYP 2025-2027 Pemprov Sulsel mencakup tiga sektor utama, yakni jalan, irigasi, dan kesehatan. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp3,7 triliun dari hasil efisiensi APBD Sulsel.
Di sektor jalan, Pemprov Sulsel mengalokasikan sekitar Rp2,5 triliun untuk penanganan 1.400 kilometer jalan provinsi yang tersebar di sekitar 85 ruas.
Pembangunan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan logistik, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Sementara sektor irigasi mendapat alokasi sekitar Rp780 miliar untuk mendukung pengairan 54 ribu hektare sawah. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
Adapun sektor kesehatan mendapat alokasi sekitar Rp485 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan di Gowa dan Rumah Sakit Regional Utara di Luwu.
Ismu menilai pembangunan tersebut penting untuk memperpendek jarak akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sehingga pelayanan tidak lagi terpusat di Kota Makassar.
“Program-program ini terkait layanan dasar, yakni transportasi melalui pemantapan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi dan kesehatan untuk pembangunan rumah sakit regional,” jelasnya.
Dengan cakupan tersebut, MYP diharapkan tidak sekadar menjadi pola penganggaran proyek, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis Sulsel berjalan berkesinambungan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
