menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat sistem keamanan untuk mengantisipasi gangguan ketertiban, termasuk potensi aksi brutal hingga anarkis di sejumlah wilayah.
Tak hanya mengandalkan personel keamanan, Pemkot Makassar menyiapkan sistem pengawasan berbasis teknologi dengan mengintegrasikan ribuan kamera Closed-Circuit Television (CCTV), mengoptimalkan layanan panggilan darurat 112, serta memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Langkah tersebut dipaparkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).
Appi mengatakan keamanan kota tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah maupun aparat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat hingga ormas diperlukan untuk memperkuat deteksi dini dan mencegah gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi konflik.
“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Appi.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Gandeng BPN Benahi Aset dan Pajak Pertanahan
Salah satu instrumen utama yang disiapkan Pemkot Makassar adalah penguatan sistem pengawasan melalui CCTV.
Appi menyebut terdapat sekitar 8.000 titik CCTV yang tersebar di berbagai kawasan kota, termasuk lorong-lorong. Kamera tersebut ditargetkan terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik.
Nantinya, sistem tersebut dapat dipantau melalui pusat kendali atau war room sehingga pemerintah dan aparat memiliki gambaran kondisi di lapangan secara lebih cepat.
Namun, Appi mengakui proses integrasi ribuan CCTV tersebut masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan. Sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi.
“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” ujarnya.
Selain jaringan CCTV, Pemkot Makassar juga mengandalkan layanan Call Center 112 sebagai kanal laporan darurat masyarakat.
Layanan tersebut beroperasi selama 24 jam dan dapat digunakan untuk melaporkan berbagai kondisi darurat, mulai dari kriminalitas, persoalan medis, kebencanaan hingga kejadian lain yang membutuhkan respons cepat.
“Respon cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” kata Appi.
Menurutnya, sistem 112 akan terus dikembangkan agar setiap laporan masyarakat dapat segera diterima dan diteruskan kepada perangkat daerah maupun instansi yang berwenang melakukan penanganan.
Penguatan keamanan juga dilakukan melalui kolaborasi empat pilar, yakni pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat.
Rakor tersebut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Fathur Rahim, serta perwakilan FKUB, KNPI dan sejumlah ormas.
Appi meminta ormas ikut menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing. Menurutnya, jaringan sosial masyarakat dapat menjadi sistem deteksi dini untuk mengetahui potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” tuturnya.
Ia juga menyoroti peran masyarakat di tingkat lorong. Menurut Appi, karakter sosial warga Makassar yang banyak berinteraksi dalam lingkungan lorong menjadi modal penting untuk mempercepat penyampaian informasi.
“Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah,” katanya.
Karena itu, masyarakat didorong tidak hanya menjadi penerima layanan pemerintah, tetapi turut berperan menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
Bagi Appi, keamanan juga berkaitan erat dengan perekonomian. Kota yang aman dan kondusif dinilai lebih mampu menarik investor, wisatawan, serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain gangguan kriminalitas, Pemkot Makassar turut memberi perhatian pada potensi konflik sosial dan keagamaan di tengah masyarakat yang majemuk.
Appi mengapresiasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga toleransi di Makassar.
“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” tegasnya.
Appi menyebut posisi Makassar dalam indeks toleransi juga menunjukkan perkembangan. Dari sebelumnya berada di peringkat ke-54, Makassar disebut kini menempati posisi kesembilan.
Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan melalui komunikasi, deteksi dini dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Dengan langkah antisipasi, dan memperkuat keamanan kota, terus kita pertahankan melalui komunikasi dan kolaborasi seluruh elemen,” pungkasnya.
