menitindonesia,MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Makassar mulai mengebut pembahasan APBD Pokok 2027. Seluruh tahapan pembahasan ditargetkan rampung September ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan rancangan APBD 2027 telah diserahkan Pemkot Makassar ke DPRD. Saat ini, agenda tersebut masuk dalam tahapan pembahasan di parlemen.
Menurut Zulkifly, pembahasan masih berproses melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut ke Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.
“Sebenarnya Pak Wali Kota dan kami sudah memasukkannya, baik untuk perubahan maupun APBD Pokok 2027. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Pak Sekwan DPRD, saat ini sedang dibamuskan,” kata Zulkifly, Senin (7/9/2026).
BACA JUGA:
Wali Kota Bersama Pejabat dan Warga Gelar Salat Istisqa di Masjid Almarkaz Makassar
Pemkot Makassar kini berpacu dengan waktu. Zulkifly menegaskan pihaknya mengupayakan seluruh proses pembahasan APBD 2027 tidak melewati September.
“Ya, deadline-nya kita usahakan secepatnya bisa kita selesaikan pada bulan ini,” ujarnya.
Namun, Pemkot Makassar belum membeberkan berapa proyeksi nilai APBD 2027. Zulkifly menyebut angka tersebut masih harus dibahas dan diperdalam bersama DPRD.
“Nanti secara teknis bisa disampaikan kepada Pak Dahlan saja untuk hal tersebut. Namun, yang pasti nanti akan kami rilis ketika sudah melakukan pembahasan dengan anggota DPRD,” jelasnya.
Dia menegaskan angka yang saat ini beredar masih sebatas bahan pembahasan. Nilai tersebut belum bisa disebut sebagai angka final APBD Makassar 2027.
“Ini kan masih berupa bahan yang perlu dibicarakan, didiskusikan, serta dimonitoring oleh para anggota dewan,” katanya.
Dengan target rampung bulan ini, pembahasan APBD 2027 diperkirakan berlangsung intensif. Terlebih, proses pembahasan harus melewati sejumlah tahapan sebelum anggaran ditetapkan.
Setelah pembahasan KUA-PPAS, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) akan melakukan asistensi dan monitoring terhadap materi anggaran yang diajukan Pemkot Makassar.
Zulkifly juga mengisyaratkan kemungkinan pembahasan dilakukan secara maraton untuk mengejar target tersebut.
“Ya, pembahasan,” ujar Zulkifly saat ditanya mengenai kemungkinan kembali digelarnya rapat maraton.
Dia menambahkan, proses saat ini masih berada pada tahap KUA-PPAS. Selanjutnya, Banggar DPRD akan menjalankan fungsi asistensi dan monitoring terhadap rancangan anggaran Pemkot Makassar.
“Ya, yang nanti tentu akan dilakukan asistensi atau monitoring oleh para anggota DPRD, khususnya Banggar,” tukasnya.
