menitindonesia, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU. Kendaraan yang kedapatan melakukan pengisian berulang hingga menggunakan tangki modifikasi terancam diblokir nomor polisinya.
Ancaman itu disampaikan Andi Sudirman usai menerima audiensi Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar dan jajaran di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (10/9/2026).
Andi mengatakan Pemprov Sulsel bersama Pertamina telah membentuk Satgas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi di 24 kabupaten/kota.
Ia memastikan stok BBM di SPBU tersedia, termasuk SPBU yang melayani hingga 24 jam. Namun, lonjakan permintaan BBM bersubsidi membuat antrean terjadi di sejumlah titik.
BACA JUGA:
Antrean BBM Masih Mengular, KNPI Sulsel Pertanyakan Efektivitas Satgas
“Kita telah membentuk Satgas juga dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan panik buying, pembelian BBM,” kata Andi Sudirman.
“Stok ada di SPBU kita, termasuk 24 jam terbuka, dan memang ada peningkatan permintaan untuk yang bersubsidi,” lanjutnya.
Menurut Andi, antrean tidak hanya dipicu tingginya permintaan. Pemprov Sulsel juga menemukan indikasi kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Di antaranya pengisian BBM berulang meski BBM sebelumnya belum digunakan serta dugaan modifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM lebih banyak.
“Tidak sedikit ada di lapangan ditemukan kondisi-kondisi yang mengindikasikan kecurangan, baik daripada pengisian berulang tanpa dimanfaatkan BBM yang sudah diisi hari sebelumnya. Yang kedua kadang-kadang modifikasi tangki,” jelasnya.
Andi menegaskan pengawasan akan diperketat. Kendaraan yang terbukti melanggar aturan bisa dikenai sanksi, mulai pencabutan izin hingga pemblokiran nomor polisi.
“Kita akan perketat ke depan, termasuk pemeriksaan sampai pencabutan izin dan pemblokiran nomor polisi kendaraan tersebut,” tegas Andi.
Ia meminta pemilik kendaraan dan sopir tidak memanfaatkan situasi untuk memborong BBM bersubsidi. Pengisian berulang dinilai merugikan masyarakat lain yang juga membutuhkan BBM.
“Kami mohon kepada pemilik kendaraan, termasuk sopir dan kendaraan sendiri, kita akan perketat ke depan. Saya mohon kerja samanya karena banyak masyarakat yang sedang mengantri dan memang betul-betul butuh,” ujarnya.
Pengawasan akan melibatkan kepolisian, Pertamina dan Pemprov Sulsel. Tim gabungan akan memantau langsung proses penyaluran dan pengisian BBM di SPBU.
Andi mengatakan Pemprov Sulsel juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kebijakan dan kewenangan terkait BBM berada dalam koordinasi pemerintah pusat.
Ia kembali meminta masyarakat tidak melakukan panic buying. Masyarakat diminta tertib dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar antrean tidak semakin panjang.
“Kami meminta kepada semua tertib dalam pengisian. Kami mohon kerja samanya kepada masyarakat yang kami cintai dan tetap sabar,” pungkasnya.
