menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta pengemudi ojek online (ojol) mendapat perlakuan khusus dalam kebijakan pengendalian BBM bersubsidi.
Appi mengusulkan agar pengemudi ojol dikecualikan atau mendapatkan relaksasi jika aturan ganjil-genap kendaraan roda dua diterapkan untuk mengatur distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
Usulan tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi di SPBU se-Sulsel yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Menurut Appi, pengemudi ojol memiliki tingkat mobilitas yang berbeda dengan pengguna kendaraan pribadi karena sepeda motor merupakan alat utama mereka untuk mencari nafkah.
BACA JUGA:
Atasi Antrean BBM Makassar, Appi Minta Truk dan Bus Antre Malam Hari
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” kata Appi.
Ia menilai kebijakan pengendalian BBM tidak seharusnya diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kendaraan untuk bekerja.
Appi mengatakan, penerapan ganjil-genap bagi pengemudi ojol berpotensi membatasi ruang gerak mereka dalam mencari penumpang maupun menjalankan layanan pengantaran.
Apalagi, kata dia, dalam beberapa waktu terakhir para pengemudi ojol juga ikut terdampak akibat antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.
“Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” ujarnya.
Appi juga mengusulkan agar pengemudi ojol yang mendapat pengecualian dibekali tanda atau identitas khusus.
Menurutnya, identitas tersebut diperlukan agar petugas SPBU dapat membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi sehingga kebijakan tidak disalahgunakan.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuhnya.
Appi menegaskan, kebijakan khusus bagi ojol harus dibarengi mekanisme yang jelas melalui koordinasi antara Pertamina, Pemprov Sulsel, pengelola SPBU, dan satgas pengawasan.
Selain mengusulkan relaksasi bagi ojol, Appi juga meminta Pertamina memastikan pasokan dan kuota BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penambahan kuota tidak seharusnya dilakukan setelah terjadi kelangkaan atau antrean panjang.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” katanya.
Appi juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara permintaan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu dengan ketersediaan stok di lapangan.
Ia menilai pengaturan distribusi dan harga BBM harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak menambah beban warga.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” tutup Appi.
