menitindonesia, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya kuliah sarjana di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai dikebut. Saat ini, pemerintah tengah menggodok berbagai skema pembiayaan agar kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan tanpa mengganggu kualitas pendidikan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto membenarkan adanya instruksi langsung dari Kepala Negara. Pihaknya kini tengah menghitung potensi hilangnya pendapatan kampus dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga jalur mandiri jika kebijakan ini diterapkan.
“Arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026).
BACA JUGA:
Prabowo Tegaskan Pendidikan Negeri Harus Gratis dari SD hingga Universitas
Brian menjelaskan, pemerintah sedang melakukan kalkulasi secara menyeluruh. Sebab, selama ini roda operasional kampus negeri sangat bergantung pada pemasukan UKT, jalur mandiri, hingga skema subsidi silang dari pendapatan mahasiswa pascasarjana.
Hasil hitung-hitungan awal ini nantinya akan langsung disesuaikan dengan ketersediaan ruang fiskal di dalam APBN. Pemerintah berhati-hati agar penghapusan biaya kuliah tidak sampai mengorbankan kualitas fasilitas dan layanan kampus.
Meski Presiden Prabowo mendesak agar program ini dieksekusi secepat kilat, Brian menegaskan pelaksanaannya tetap membutuhkan perhitungan yang matang.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” tegasnya.
Sebagai langkah taktis, Presiden telah menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dikomandoi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Tim ini tidak main-main karena ikut menyeret sejumlah kementerian kelas berat. Mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Agama dipastikan akan ikut turun tangan meracik skema anggaran dan tata kelola perguruan tinggi lintas instansi.
Pemerintah memasang target yang cukup agresif. Kajian dan hitung-hitungan rasional terkait skema pembiayaan kuliah gratis ini dipatok rampung dalam kurun waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya agar arahan ini dapat dilakukan,” pungkas Brian.
