menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), produksi delapan komoditas tersebut diperkirakan melampaui kebutuhan nasional.
Total produksi kedelapan komoditas itu diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 68,22 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus agregat sekitar 4,69 juta ton.
Delapan komoditas yang dimaksud meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Capaian tersebut disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan swasembada pada delapan komoditas tersebut menjadi perkembangan dalam upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
“Pangan kita sudah berhasil swasembada di 8 komoditas. Beras sudah penuh swasembada,” kata Zulkifli Hasan di Jakarta, dikutip Senin (12/10/2026).
BACA JUGA:
Prabowo Sambut Presiden Mesir El-Sisi di Istana Merdeka, Bahas Kerja Sama Strategis
Neraca pangan menunjukkan sejumlah komoditas strategis memiliki produksi di atas kebutuhan domestik. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta antisipasi terhadap gejolak pasar.
Pada komoditas jagung, produksi 2026 diproyeksikan mencapai 18 juta ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 16,44 juta ton. Neraca tersebut mencatat surplus sekitar 1,56 juta ton.
Produksi gula konsumsi diperkirakan mencapai 3,04 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 2,84 juta ton. Surplus komoditas ini diproyeksikan sekitar 207 ribu ton.
Sementara itu, produksi daging ayam ras diperkirakan mencapai 4,90 juta ton, dibandingkan kebutuhan sekitar 4,02 juta ton. Selisihnya mencapai sekitar 876 ribu ton.
Produksi telur ayam ras juga diproyeksikan berada di atas kebutuhan. Dengan produksi sekitar 6,99 juta ton dan kebutuhan 6,47 juta ton, surplusnya diperkirakan mencapai 516 ribu ton.
Pada sektor hortikultura, produksi cabai besar diproyeksikan mencapai 1,52 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sebesar 929 ribu ton. Angka tersebut menghasilkan surplus sekitar 588 ribu ton.
Cabai rawit diperkirakan mencatat produksi 1,51 juta ton, jauh di atas kebutuhan sebesar 914 ribu ton. Surplus komoditas ini diproyeksikan mencapai sekitar 595 ribu ton.
Adapun produksi bawang merah diperkirakan sebesar 1,32 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sekitar 1,25 juta ton. Surplusnya tercatat sekitar 63 ribu ton.
Selain proyeksi surplus delapan komoditas pangan, sektor perberasan mencatat realisasi pengadaan cadangan beras pemerintah oleh Perum BULOG yang melampaui target penugasan pada 2026.
Hingga 11 Oktober 2026, realisasi pengadaan beras melalui skema Public Service Obligation (PSO) mencapai 4.131.492 ton setara beras. Angka itu setara dengan 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Capaian pada 2026 ini turut melampaui rekor pengadaan sebelumnya pada 2012, ketika BULOG menyerap sekitar 3,65 juta ton beras.
Tingginya realisasi pengadaan ikut memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Per 11 Oktober 2026, stok CBP tercatat menembus 4,6 juta ton.
Cadangan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras, menstabilkan pasokan dan harga, serta memenuhi kebutuhan intervensi pasar maupun program bantuan pangan apabila diperlukan.
Pengadaan dalam jumlah besar juga berperan dalam menjaga cadangan pemerintah di tengah dinamika produksi dan konsumsi. Namun, kecukupan pasokan dan stabilitas harga tetap perlu dilihat dari perkembangan distribusi, kebutuhan masyarakat, serta kondisi pasar di berbagai daerah.
Proyeksi surplus delapan komoditas pangan dan realisasi pengadaan beras BULOG tersebut menjadi dua indikator yang disorot pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pangan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
