Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyampaikan sambutan dalam pertemuan GERMAS SAPA di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi BPOM dan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan keamanan pangan, memperkuat UMKM pangan lokal, serta mendukung pengembangan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Keamanan pangan didorong menjadi kekuatan baru pariwisata Indonesia. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Kepala BPOM Taruna Ikrar memperkuat pendampingan UMKM sekaligus membangun kepercayaan wisatawan terhadap produk lokal.
menitindonesia, JAKARTA — Sepiring kuliner khas, camilan rumahan, hingga produk oleh-oleh bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat desa. Namun, di balik cita rasa dan daya tariknya, ada satu hal yang menentukan kepercayaan wisatawan: keamanan pangan.
Persoalan inilah yang mempertemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dengan Kementerian Pariwisata. Keduanya berupaya menghubungkan perlindungan konsumen dengan pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) di Gedung Merah Putih BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Dalam kegiatan bertema “Bersinergi untuk Pangan Aman, Berinovasi untuk Masa Depan” itu, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat sinergi program Desa Pangan Aman dan Desa Wisata.
Bagi Taruna, agenda ini bukan hanya tentang memastikan pangan memenuhi persyaratan keamanan. Lebih jauh, BPOM perlu hadir membantu masyarakat dan pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memahami ketentuan, serta memperluas peluang pasar.
Ia menyoroti persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap BPOM sebagai lembaga yang identik dengan pemeriksaan dan penindakan. Pandangan tersebut, menurutnya, perlu diubah agar pelaku usaha tidak takut datang untuk berkonsultasi dan memperoleh pendampingan.
“Penindakan tetap diperlukan terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat. Namun, edukasi dan pembinaan juga harus diperkuat agar pelaku usaha mampu mencegah persoalan keamanan pangan sejak awal,” kata Taruna Ikrar.
Pendekatan ini penting bagi UMKM pangan di desa wisata. Mereka membutuhkan dukungan untuk memperbaiki praktik produksi, menjaga kebersihan, dan memenuhi persyaratan keamanan pangan tanpa kehilangan keunikan produk lokal yang menjadi daya tarik wisata.
Menghubungkan Pangan Aman dengan Pertumbuhan Ekonomi Desa
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa kolaborasi dengan BPOM diarahkan untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di destinasi wisata, memberdayakan UMKM pangan lokal, serta mengembangkan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Indonesia memiliki sekitar 6.700 desa wisata, menurut angka yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Potensi ini membuka peluang besar bagi kuliner lokal untuk berkembang sebagai daya tarik wisata sekaligus sumber pendapatan masyarakat.
Wisatawan tidak hanya menikmati alam dan budaya. Mereka juga mencicipi makanan khas, membeli produk rumahan, dan membawa pulang oleh-oleh. Karena itu, keamanan pangan turut menentukan kualitas pengalaman wisata dan kepercayaan konsumen terhadap produk daerah.
BPOM sendiri telah menjalankan program Desa Pangan Aman sejak 2017. Taruna menyampaikan bahwa pada 2025 program tersebut telah menjangkau 6.322 desa dan kelurahan dengan dukungan 31.541 kader keamanan pangan desa. Sekitar 160 ribu anggota komunitas juga disebut telah memperoleh bimbingan teknis keamanan pangan.
Melalui program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, BPOM turut menjangkau sekitar 527 pasar dan memberikan pembinaan teknis kepada 7.031 petugas pasar, berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutannya.
Jaringan pembinaan tersebut menjadi modal untuk memperluas edukasi keamanan pangan ke desa wisata. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kerja sama benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.
Taruna menekankan pentingnya indikator bersama dan evaluasi untuk mengukur dampak kolaborasi. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari peningkatan pemahaman pelaku usaha, kualitas produk, perlindungan konsumen, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ia juga mengaitkan kerja sama tersebut dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Asta Cita, dengan harapan sinergi lintas kementerian mampu memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian nasional.
Pada akhirnya, GERMAS SAPA mempertemukan dua agenda yang saling menguatkan: keamanan pangan dan pariwisata berkelanjutan. Bagi UMKM, keamanan pangan merupakan modal membangun kepercayaan dan memperluas pasar. Bagi desa wisata, hal itu menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi destinasi.
Pekerjaan sesungguhnya kini berada pada implementasi. Kolaborasi BPOM dan Kementerian Pariwisata perlu diterjemahkan menjadi pendampingan nyata agar pelaku usaha semakin berdaya, konsumen terlindungi, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan kuliner daerahnya.
Sebab, desa wisata yang kuat bukan hanya desa yang mampu memikat pengunjung dengan panorama dan cita rasa kulinernya, melainkan juga desa yang mampu menjaga keamanan, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha masyarakat. (AE)
